SLAMET

Yusril dan Jokowi (Liputan6)

Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mendengar namanya masuk bursa calon menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.






Menurutnya, belum ada pembicaraan apa-apa. "Jadi, saya tetap sebagai advokat," kata Ketua Tim Advokat 01 itu di Gedung KPU, Jakarta, Ahad (30/6/2019).

Namun jika ditawari masuk kabinet, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu akan mempertimbangkannya dengan dua poin, yakni manfaat dan madharatnya.

"Kita pertimbangkan lah nanti, baik manfaatnya, mudaratnya bagi saya dan bagi kita semua," ungkap Yusril seperti dikutip Viva.

Lebih jauh Yusril menambahkan, dunia hukum merupakan dunia yang dicintanya. Ia mengatakan akan menjaga kecintaan itu baik di luar maupun di dalam kabinet nanti.






Yusril akan masuk kabinet jika merasa ada masalah-masalah konstitusi, masalah hukum, dan masalah HAM yang harus diselesaikan.

Menurutnya, penegakan hukum sangat penting untuk membangun bangsa dan berdampak positif pada kemajuan bangsa. Bidang lain seperti penanaman modal, bisnis dan investasi memerlukan kepastian hukum.

“Saya kira, kalau saya terlibat dirasakan perlu, mungkin saya fokusnya akan menanggapi persoalan (kepastian hukum) seperti ini," tandas Yusril.

Seperti diketahui, KPU telah menetapkan Jokow-Ma'ruf sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Ahad (30/6/2019). Bursa calon menteri pun mulai menjadi pembicaraan hangat. [Ibnu K/Tarbiyah]

ilustrasi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menolak seluruh dalil pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi, mendapat perhatian serius Din Syamsudin.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu merasa ada rona ketidakjujuran dan ketidakadilan di MK.






"Saya merasa ada rona ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Banyak fakta dan dalil hukum yang terkesan tidak didalami," kata Din dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Suara, Ahad (30/6/2019).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengatakan, pilihan yang tersedia bagi rakyat yang taat konstitusi tentu menerima putusan MK tersebut sebagai produk hukum.

Namun, karena para hakim MK juga terikat amanat konstitusi dan nilai moral untuk menegakkan kejujuran dan keadilan, maka rakyat berhak menilai apakah mereka telah mengemban amanat dengan benar. Yakni menegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

Jika rakyat meyakini ada pengabaian nilai moral di MK yang membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar seperti membenarkan kecurangan, maka rakyat memiliki hak dan kewajiban melakukan koreksi moral.





"Seperti banyak rakyat, saya pun merasakan demikian. Rasa keadilan saya terusik. Saya tidak mampu dan tidak mau menyembunyikannya," lanjut Din Syamsuddin.

Maka bagi rakyat, kata dia, jadikan itu semua sebagai catatan bahwa ada cacat moral yang terwarisi dalam kehidupan bangsa dan ada masalah dalam kepemimpinan negara.

"Selebihnya kita menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Adil," kata dia.

Seperti diketahui, MK menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) sekitar pukul 21.15 WIB. [Ibnu K/Tarbiyah]

Karni Ilyas (TV One)

Program Indonesia Lawyers Club (ILC) akan kembali tayang di TV One. Hal itu diisyaratkan oleh Presiden ILC Karni Ilyas.

Melalui akun Twitternya, Karni Ilyas menyebut badai sudah berlalu.

“Badai sudah berlalu.Semoga langitpun cerah kembali. Agar peselancar kembali bisa bergulung dg ombak dan gelombang. Bukan dengan badai yg mampu menenggelamkan dan menghempaskan kapal,” kata @karniilyas, Sabtu (29/6/2019) malam.

Badai sudah berlalu.Semoga langitpun cerah kembali. Agar peselancar kembali bisa bergulung dg ombak dan gelombang. Bukan dengan badai yg mampu menenggelamkan dan menghempaskan kapal.

— Karni ilyas (@karniilyas) 29 Juni 2019

Twit itu pun disambut ratusan komentar pengguna Twitter. Sebagiannya memperingatkan bahwa badai bisa datang lagi bahkan lebih hebat.





“Alam tidak bisa di prediksi, langit cerah bukan berarti tenang, badai bisa datang dg lebih hebat dan akan menenggelamkan peselancar bahkan kapal sekalipun,” kata @NadineOlivea

“Badai bukan berlalu tetapi akan terus bergemuruh hingga 5 tahun mendatang...,” kata @Ach_Faizal

“Badai belum berlalu, waspada badai susulan...,” kata @AldiArkeo

Baca juga: Jika PKS Satu-Satunya Partai Oposisi, Ini Dampaknya Menurut Mahfud MD

ILC terakhir kali tayang sekitar dua bulan yang lalu, sebelum Pemilu. Saat itu, Karni Ilyas mengambil perumpamaan peselancar yang suka bermain ombak tapi harus menarik diri saat badai datang. [Ibnu K/Tarbiyah]

Prabowo disambut meriah di Merauke pada musim kampanye lalu

Sejumlah pernyataan tokoh-tokoh partai politik pengusung Paslon 02 Prabowo-Sandi mengisyaratkan mereka akan bergabung dengan pemerintahan Presiden terpilih Jokowi-Ma’ruf.






Namun, tidak demikian dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menegaskan, partainya tidak akan meninggalkan Prabowo.

"Kami tidak akan meninggalkan Pak Prabowo dan nggak akan meninggalkan Gerindra. Kami akan selalu bersama," kata Mustafa di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Kendati koalisi Indonesia Adil Makmur terancam bubar, ia masih berharap parpol pengusung 02 untuk tetap bersama.

"Kami berharap kepada seluruh parpol agar bisa begitu, khususnya di Koalisi Adil Makmur, dalam agenda politik bersama. Kita cari substansi dan akan saling mendukung untuk visi Indonesia adil makmur," lanjutnya seperti dikutip Teropong Senayan.

Tak hanya itu, Mustafa pun mengatakan pihaknya sudah menyampaikan harapan tersebut kepada Prabowo.





"Kami ada harapan yang sudah disampaikan kepada Prabowo. Tapi semuanya akan kami kembalikan kepada Prabowo. Sekali lagi, kami akan tetap setia," tandasnya.

Baca juga: Jika PKS Satu-Satunya Partai Oposisi, Ini Dampaknya Menurut Mahfud MD

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, menyatakan partainya lebih nyaman menjadi oposisi ketimbang bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kita kedepankan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan konstituen juga, Gerindra itu nyaman dengan posisi oposisi, gak ngiler-ngiler amat masuk ke koalisi," kata Hendarsam dalam sebuah diskusi di D'Consulate, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019), seperti dikutip CNN Indonesia.

Di kesempatan terpisah, Sekretasi Jenderal PKS, Mustofa Kamal, menegaskan bahwa PKS akan tetap bersama Prabowo dan Gerindra, untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, untuk memperjuangkan visi Indonesia yang Adil dan Makmur. [Ibnu K/Tarbiyah]

Mahfud MD menyampaikan analisanya mengenai apa yang akan terjadi jika hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi partai oposisi usai Pilpres 2019.

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, posisi PKS akan sangat diuntungkan pada Pemilu 2024.






"Sekarang yang tampaknya akan berdiri sendiri adalah PKS, karena PKS tampaknya belum beri sinyal untuk bergabung (ke pemerintahan)," kata Mahfud, di sela acara Simposium Nasional Hukum Tata Negara yang digelar Universitas Islam Indonesia (UII) di Hotel Sheraton, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (29/6/2019), seperti dikutip Detik.

"Kalau itu dilakukan, PKS pada 2024 akan besar, kalau oposisi sendiri," lanjut Mahfud.

Berkaca dari PDIP, menurut Mahfud, yang selama dua periode konsisten menjadi partai oposisi yakni pada 2004-2009 dan 2009-2014. PDIP akhirnya menang besar.

"Dulu PDIP itu oposisi dua periode. Lalu menang besar dia, bisa raih presiden dua periode juga. Nah kalau misalnya semua sekarang gabung ke pemerintah, PKS sendirian, PKS akan besar 2024, ambil keuntungan," kata Mahfud.





Ia pun berharap ada parpol yang konsisten menjadi oposisi seperti PDIP saat itu.

"Gerindra kayaknya akan merapat (ke pemerintahan), tapi belum final juga. Saya berharap ada parpol seperti PDIP, 2004-2014 gigih tak gabung (pemerintahan)," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko menyatakan partainya lebih nyaman menjadi oposisi ketimbang bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kita kedepankan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan konstituen juga, Gerindra itu nyaman dengan posisi oposisi, gak ngiler-ngiler amat masuk ke koalisi," kata Hendarsam dalam sebuah diskusi di D'Consulate, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019), seperti dikutip CNN Indonesia.

Di kesempatan terpisah, Sekretasi Jenderal PKS, Mustofa Kamal, menegaskan bahwa PKS akan tetap bersama Prabowo dan Gerindra, untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, untuk memperjuangkan visi Indonesia yang Adil dan Makmur. [Ibnu K/Tarbiyah]

Prabowo - Sandi (Antara)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 pada Ahad (30/6/2019) besok. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dikabarkan tidak akan menghadirinya.






Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Jumat (28/6/2019). Menurutnya, capres-capres pada pemilu sebelumnya juga tidak menghadiri acara serupa.

"Pak Prabowo dengan Pak Sandi rasanya tidak hadir di KPU dan dalam pemilihan presiden-presiden sebelumnya, saya juga tidak pernah melihat ada calon presiden apakah yang dinyatakan unggul atau suaranya kurang dan lain sebagainya, tidak pernah hadir," kata Ahmad Muzani di Media Center 02, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019), seperti dikutip Viva.

Pihaknya juga belum memastikan apakah para sekretaris jenderal partai Koalisi Adil Makmur akan hadir di acara penetapan itu. Menurutnya, hal itu akan dibicarakan terlebih dulu.





Sebelumnya, KPU mengumumkan akan menggelar kegiatan rapat pleno terbuka untuk penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada Ahad 30 Juni 2019 di kantor KPU RI mulai pukul 15.30 WIB. KPU akan mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden dan partai politik peserta pemilu.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB.

Dengan demikian, Joko Widodo - Ma'ruf Amin akan ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019. Menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. [Ibnu K/Tarbiyah]

Hari ini, Sabtu (29/6/2019), sejumlah netizen membagikan tautan berjudul “Hakim MK Anwar Usman Diperiksa KPK.” Sebagian netizen membumbuinya dengan komentar bernada kesal.

“Percayalah pada keadilan Tuhan pak,” tulis salah seorang pengguna Facebook saat membagikan tautan itu.






Netizen yang hanya membaca judul tautan tanpa membaca isinya berasumsi bahwa Anwar Usman diperiksa KPK usai sidang putusan MK tentang sengketa Pilpres.

Namun, berita itu sebenarnya adalah berita lama yakni Februari 2017.

Saat itu, Hakim MK Anwar Usman memang diperiksa penyidik KPK. Namun ia diperiksa sebagi saksi untuk tersangka Patrialis Akbar.

Anwar Usman diperiksa terkait permusyawarahan hakim MK yang dua kali digelar terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK tersebut. Selain Anwar Usman, KPK juga meminta keterangan Wahiduddin Adams terkait dugaan suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Patrialis Akbar. [Ibnu K/Tarbiyah]

Deddy Corbuzier (Instagram)

Pertanyaan yang paling membuat tak nyaman setelah Deddy Corbuzier masuk Islam adalah “sudah sunat atau belum?”






"Yang paling nggak nyaman di mana-mana ketika saya kunjungan, salah satu pertanyaannya adalah 'Gus, tanyain dong ke Mas Deddy sudah sunat apa belum?," kata Gus Miftah di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat (28/6/2019) siang, seperti dikutip Detik.

Akhirnya pertanyaan itu terjawab.

"Sebenarnya dia sudah, tapi kan saya masa lihat langsung ha ha ha. Orang segede gini gimana," lanjutnya sambil tertawa.

Seperti diketahui, Deddy Corbuzier bersyahadat pada Jumat, 21 Juni 2019. Ia mengikrarkan dua kalimat syahadat di Pondok Pesantren Ora Aji milik Gus Miftah, Sleman, Yogyakarta.

Banyak ucapan selamat berdatangan menyambut keislaman host utama program Hitam Putih itu. [Ibnu K/Tarbiyah]

Tidur adalah salah satu pembatal wudhu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:


“Mata adalah pengawal dubur. Maka barangsiapa tidur, maka dia wajib berwudhu.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah; hasan)






Lalu bagaimana dengan orang yang tertidur saat khutbah Jumat, apakah wudhunya menjadi batal?

Seperti diketahui, saat khutbah Jumat, banyak jamaah yang tertidur. Kadang dalam sebuah masjid sekitar 20-30 persen jamaah tertidur baik sebentar atau bahkan selama khutbah berlangsung.

Apakah hal itu membatalkan wudhu? Para ulama sepakat bahwa tidur pulas dalam kondisi berbaring membuat wudhu batal, berdasarkan hadits Rasulullah di atas. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai tidur dalam posisi yang lain.

Ulama madzhab Hanafi dan Syafii berpendapat, tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ke tempat duduk, tidur dalam posisi miring, bersandar dan tengkurap. Namun jika tidur dalam posisi duduk dengan pantat merapat ke tempat duduk, maka tidak membatalkan wudhu.

Ulama madzhab Maliki dan Hambali berpendapat, tidur yang sebentar atau ringan tidak membatalkan wudhu. Sedangkan tidur nyenyak atau pulas membatalkan wudhu.





Tidur nyenyak yang dimaksudkan adalah apabila orang yang tidur itu tidak mendengar suara apa pun dan tidak merasa apabila ada benda jatuh dari tangannya.

Menurut ulama Hambali, semua posisi tidur tidak membatalkan wudhu kecuali tidur yang mengikuti urf yakni berbaring baik terlentang, miring maupun tengkurap. Sedangkan tidur dalam posisi duduk atau berdiri, tidak membatalkan wudhu.

Terkait tidak batalnya wudhu karena tidur dalam posisi duduk bukan bersandar, semua madzhab berhujjah dengan hadits berikut ini:


Para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menunggu waktu untuk sholat Isya’ lalu mereka tertidur sambil duduk. Kemudian mereka bangun terus menunaikan sholat tanpa berwudhu. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadits senada diriwayatkan pula oleh Muslim)

Dengan demikian, tertidur sambil duduk saat khutbah Jumat tidak membatalkan wudhu. Kecuali jika ia kemudian terjatuh dari duduknya, maka wudhunya menjadi batal. Namun demikian, hendaknya berusaha untuk tidak tertidur agar bisa mendengarkan khutbah dan memperoleh pahala Sholat Jumat secara sempurna.

Untuk pembahasan lengkap tata cara wudhu hingga niatnya, bisa dibaca di artikel Niat Wudhu

Prabowo pidato usai putusan MK (Liputan6)

Waketum PAN Bara Hasibuan menyesalkan capres Prabowo Subianto tidak menyampaikan ucapan selamat kepada Joko Widodo sebagai pemenang Pilpres 2019 usai putusan MK. Ia menilai hal itu sebagai paradoks.

"Dia juga tidak memberikan selamat kepada Jokowi sebagai pemenang. Jadi seakan-akan dia belum mengakui hasil MK dan masih mengharapkan ada jalur lain," kata Bara, Jumat (28/6/2019).

Menurutnya, Prabowo seharusnya mengakui hasil sidang MK dan menyampaikan selamat ke Jokowi untuk menghilangkan perbedaan selama masa kampanye.

Lebih jauh Bara juga menyayangkan pernyataan Prabowo yang berencana untuk konsultasi dengan tim hukum setelah putusan MK. Padahal, menurut Bara, putusan MK bersifat final dan mengikat.





"Saya menyesalkan pernyataan Pak Prabowo, itu sebuah paradoks. Satu sisi dia mengakui dan menghormati keputusan MK tapi di pihak lain, dia juga mengatakan akan berkonsultasi dengan tim hukumnya untuk melihat kemungkinan ada jalan lain padahal menurut konstitusi, jalur konstitusi ini adalah jalur yang final, jadi keputusan MK final and binding, tidak ada lagi celah lagi," lanjutnya seperti dikutip Detik.
https://ift.tt/2J9Q2bX

Seperti diketahui, majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB. [Ibnu K/Tarbiyah]

Pengamanan di gedung MK (Merdeka)

Menjelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sengketa hasil Pilpres 2019, beredar pesan di WhatsApp bahwa lima di antara sembilan hakim MK setuju mendiskualifikasi Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf. MK pun angkat bicara mengenai pesan tersebut.






Juru Bicara MK, Fajar Laksono, membantah kabar tersebut. Dia menyebut, info yang beredar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Itu jelas info yang tak dapat dipertanggungjawabkan," kata Fajar, Kamis (27/6/2019), seperti dikutip Kumparan.

Fajar menegaskan, semua putusan dan pendapat hakim di dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) terjamin kerahasiaannya. Sehingga, info yang beredar jelas tak berdasar.

Lebih jauh ia mengatakan, sikap dan putusan majelis hakim baru akan diketahui publik saat pembacaan putusan di sidang putusan yang akan digelar mulai pukul 12.30 WIB. Hingga berita ini ditulis, sidang belum dimulai.

"Putusan dan sikap itu baru akan di-publish dan diketahui oleh umum melalui putusan yang nanti segera diucapkan dalam sidang pleno," terangnya.

Ia pun meminta agar masyarakat tak mudah mempercayai isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Dia meminta masyarakat hanya mempercayai apa yang dipublikasikan oleh MK secara langsung dan resmi.





"Jangan mudah memercayai hal-hal yang tidak jelas sumbernya," imbaunya.

Sebelumnya, beredar info broadcast pesan nama-nama hakim yang menerima dan menolak gugatan Prabowo-Sandi di MK. Berikut isi broadcast hoaks tersebut.

Akhir putusan MK dan mendiskualifikasi Jokowi Ma'ruf:

Hakim yg menolak gugatan 02 :
1. Arief Hidayat
2. Said Isra
3. Sitompul
4. Enny Nurbaningsih

Hakim yg menerima gugatan 02 dan akan mendiskualifikasi 01 :
1. Anwar Usman
2. Aswanto
3. Wahidin Adam
4. Suhartoyo
5. Palguna

Kiranya kita doakan kelima hakim ini dalam lindungan Allah swt.. dan kemenangan Prabowo sandi dikabulkan Oleh Allah Swt melalui para hakim2 tsb..

Aamiin yaa Allah

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas keputusan Bawaslu ihwal adanya pelanggaran administratif di Pilpres 2019. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, menjelaskan alasannya.

"Iya betul, putusan menyatakan permohonan 'tidak diterima' (niet onvankelijke verklaard)," kata Abdullah seperti dikutip Antara, Kamis (27/6/2019).

Putusan Mahkamah bernomor MA RI Nomor 1/P/PAP/2019 itu menyatakan 'permohonan tidak dapat diterima'. MA juga menjatuhkan hukuman terhadap pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1 juta.

Permohonan yang diajukan BPN Prabowo-Sandi itu tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat.





"Hal itu menunjukkan bahwa terdapat syarat formal yang belum dilengkapi pemohon, atau permohonan diajukan pemohon namun sudah melewati tenggat waktu," terang Abdullah.

Sebelumnya, BPN mengajukan permohonan sengketa proses Pilpres 2019 ke MA, setelah permohonannya ditolak Bawaslu.

Dalam permohonan yang diajukan ke MA itu, BPN menjadikan Bawaslu sebagai pihak tergugat, terkait dengan putusan bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada 15 Mei 2019.

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). [Ibnu K/Tarbiyah]

Karni Ilyas (TV One)

Program Indonesia Lawyer Club (ILC) telah lama tidak tayang. Netizen pun mempertanyakan mengapa Karni Ilyas menghilang di saat penting. Pertanyaan itu dilontarkan menjelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Lalu kenapa pada saat ada kejadian yang harus dicatat dan dilaporkan justru malah menghilang, Bang?” tanya pengguna Twitter @asfan_iliadi, Rabu (26/6/2019).

Pertanyaan itu sebagai balasan atas twit Karni Ilyas yang menjelaskan posisinya sebagai wartawan adalah pencatat dan pelapor sejarah. Bukan pembuat dan pelaku.

Menanggapi pertanyaan @asfan_iliadi, Karni Ilyas pun mengklarifikasinya. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak menghilang. Masih menjadi pemimpin redaksi TV One. Hanya saja, program ILC memang masih cuti.





“Waduh, kok saya dibilang menghilang. Yg cuti itu program ILC. Semua program lain masih mencatat dan melaporkan sejarah negeri ini 24 jam sehari. Jangan lupa semua program itu pemimpin redaksinya tetap Karni Ilyas,” jawab Karni Ilyas melalui akun Twitter pribadinya, @karniilyas, Rabu (26/6/2019) malam.

Waduh, kok saya dibilang menghilang. Yg cuti itu program ILC. Semua program lain masih mencatat dan melaporkan sejarah negeri ini 24 jam sehari. Jangan lupa semua program itu pemimpin redaksinya tetap Karni Ilyas. https://t.co/l5z6gZhZnj

— Karni ilyas (@karniilyas) 26 Juni 2019

Seperti diketahui, ILC telah lama cuti. Program yang dinanti jutaan pemirsa itu sudah tidak tayang sejak dua bulan lalu. [Ibnu K/Tarbiyah]

Pengamanan di gedung MK (Merdeka)

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan sebanyak 30 terduga teroris terdeteksi sudah masuk ke Jakarta menjelang Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).






Baca juga: Jelang Putusan MK, Moeldoko: 30 Terduga Teroris Sudah Masuk Jakarta

"Ya keamanan nasional saya pikir masih terkendali dengan baik, kekuatan TNI-Polri cukup besar, ada 40 ribu antisipasi itu, kekuatan demo 2.500 hingga 3.000. Memang ada kelompok teroris yang sudah menyiapkan diri ada 30 orang ya, sudah masuk ke Jakarta. Sudah kita lihat dan kenali, nggak usah khawatir kalau terjadi sesuatu, tinggal kita ambil aja," kata Moeldoko di gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Moeldoko enggan mengungkap para terduga teroris tersebut. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena aparat keamanan telah memantau mereka.

"Ya sudah diikutin, yang penting sudah diikutin, adalah pokoknya," lanjut Moeldoko seperti dikutip Detik.





Menanggapi pernyataan itu, sejumlah netizen mengajukan pertanyan kritis.

“Sederhana saja, kalau udah tau masuk Jakarta kenapa tdk di tangkap aja pak???” kata Haul.

“Udah tau masuk jakarta, knp gk langsung diamankan yak?,” kata Jeefa Lina.

“Sudah tau ada teroris rupanya, tapi kenapa gk ditangkap sekalian pak? Malah di biarin,apa mau nunggu rusuh dulu??” kata Zaedun kal Asadi.

“Ko sudah ketahuan, gak langsung di tangkap? Dari mana asalnya? Biar masarakat tau,” kata Slamet Ashari. [Ibnu K/Tarbiyah]

Moeldoko (dok CNN Indonesia)

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan tim gabungan TNI-Polri telah memetakan potensi kerawanan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres 2019. Moeldoko menyebut sebanyak 30 terduga teroris terdeteksi sudah masuk ke Jakarta.






"Ya keamanan nasional saya pikir masih terkendali dengan baik, kekuatan TNI-Polri cukup besar, ada 40 ribu antisipasi itu, kekuatan demo 2.500 hingga 3.000. Memang ada kelompok teroris yang sudah menyiapkan diri ada 30 orang ya, sudah masuk ke Jakarta. Sudah kita lihat dan kenali, nggak usah khawatir kalau terjadi sesuatu, tinggal kita ambil aja," kata Moeldoko di gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Moeldoko enggan mengungkap para terduga teroris tersebut. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena aparat keamanan telah memantau mereka.

"Ya sudah diikutin, yang penting sudah diikutin, adalah pokoknya," lanjut Moeldoko seperti dikutip Detik.





Seperti diketahui, MK akan mempercepat pembacaan putusan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Jadwal yang semula 28 Juni dimajukan menjadi 27 Juni 2019.

Demonstrasi jelang putusan MK, Rabu (26/6/2019) tadi

Mulai pagi tadi, Rabu (26/2019), massa telah memadati sekitar MK menyambut putusan tersebut. Massa kemudian membubarkan diri sore tadi. Namun besok pagi akan kembali menuntut para hakim agar adil memutuskan sengketa Pilpres 2019. [Ibnu K/Tarbiyah]

ilustrasi

Di saat banyak muslim menyambut gembira Deddy Corbuzier mengikrarkan syahadat, komentar bernada sumbang dilontarkan Permadi Arya. Pria yang menamakan dirinya Abu Janda itu sesumbar akan berjihad mengembalikan Deddy Corbuzier ke Kristen lagi jika ia bergaul dengan artis endorse khilafah.






“Deddy @corbuzier jadi muallaf. kalo sampe salah gaul sama artis2 hijrah endorse Khilafah ajaran ISIS.. gue jihad balikin dia ke kristen lagi,” kata Abu Janda melalui akun Twitter @permadiaktivis, Jumat (21/6/2019) lalu.

Deddy @corbuzier jadi muallaf. kalo sampe salah gaul sama artis2 hijrah endorse Khilafah ajaran ISIS.. gue jihad balikin dia ke kristen lagi

— Permadi Arya (@permadiaktivis) 21 Juni 2019

Entah artis siapa yang dimaksud oleh Abu Janda. Pasalnya selama ini artis-artis hijrah yang kemudian membentuk kajian Musyawarah bukanlah artis yang meng-endorse khilafah maupun ISIS.





Kicauan Abu Janda pun dibanjiri komentar netizen. Mayoritasnya menentang komentar sumbang itu.

“Kalau seorang muslim gak akan tega bicara seperti ini. Sebejat2nya seorang muslim gak akan rela agamanya dihina,” kata m@mikahakim3

“Gayamu jande....bendera Ustmani aja kau gak tau!!,” kata Raudhatuljannah

“Sebenarnya Awakmu iki Menungso opo Menungso yo Mblung..?? Hidayah itu Hak-NYA ALLAH SWT Segala2 di Nyiyirin..nanti giliran Awakmu sing Nyonyor baru Klenger Sini, Awakmu tak Ruqiyah pake Drum..sdh lama Saya tdk Ruqiyah “Gerombolan Wong Gemblung” ~eman2 kuota Rek~ *KH*” kata @Kunto_Drummer

“Maksud hati ingin komen dimari, tp gak jadi...baru inget kalo abu gosok ini gak punya otak 🤭,” kata @NadineOliviea

Seorang laki-laki sedang membaca Surat Al Kahfi di rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara tak biasa dari hewan tunggangan yang ia kandangkan di depan rumah.

Laki-laki itu pun keluar rumah melihat apa yang terjadi. Ternyata ada kabut putih tebal laksana awan yang melingkupinya.






Menyaksikan kejadian aneh itu, ia lantas menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Mendengar penuturannya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian bersabda:


“Bacalah terus hai Fulan. Sesungguhnya ia adalah ketenangan yang turun sebab kemuliaan bacaan Al Quran.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ketika menafsirkan Surat Al Kahfi, Ibnu Katsir mengawalinya dengan mengutip hadits tersebut. Menunjukkan keutamaan Surat Al Kahfi.

Surat ke-18 ini memang luar biasa. Dan secara khusus, ia disunnahkan untuk dibaca pada hari Jumat. Juga malam Jumat.

Membaca Surat Al Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, akan memberikan keutamaan kepada pembacanya berupa cahaya di hari kiamat.


“Barangsiapa membaca surat Al Kahfi pada malam Jum’at, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga baitul Atiq” (HR. Al Hakim, Al Baihaqi dan Ad Darimi; shahih)





Bahkan juga cahaya di dunia. Yang artinya langkah hidupnya akan diterangi Allah dengan bimbingan-Nya. Dari jumat waktu ia membaca Surat Al Kahfi hingga Jumat berikutnya.


“Sesungguhnya barangsiapa membaca surat Al Kahfi di hari Jum’at, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara dua Jumat” (HR. Hakim dan ia menshahihkannya)

Tidak hanya itu, insya Allah ia juga akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta’ala.


“Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum’at, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua jumat.” (Hadits riwayat Ibnu Umar dalam at-Targhib wa al-Tarhib)

Jokowi bersama Moeldoko (Antara)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut ada sekitar 3 persen prajurit TNI terpapar radikalisme. Mereka, menurut data itu, terpengaruh dengan paham khilafah.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko marah mengetahui informasi itu. Ia pun meminta para prajurit yang terpapar radikalisme agar ditindak tegas dan dipecat.

"Pada dasarnya di TNI juga tegas tuh. Kalau indikasinya sudah tidak bisa diperbaiki, ya buang ke laut aja ya. Begitu aja," tegas Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/9/2019), seperti dikutip Okezone.





Kendati demikian, Moeldoko akan mengkonfirmasi dulu dari mana data 3 persen tersebut. Ia baru mengetahui dari membaca di media dan pernyataan Menhan.

Menurutnya, angka 3 persen itu cukup banyak. Pemerintah, menurutnya, akan mencari tahu apa penyebab yang membuat prajurit TNI menjadi radikal.

Sebelumnya, pada halal bi halal bersama anggota dan purnawirawan TNI, di Mabes TNI, Rabu (19/6/2019), Menhan menyebut ada tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme.

"Kurang lebih 3 persen, ada TNI terpengaruh dan tak setuju Pancasila. Ini memprihatinkan sekali," kata Ryamizard. [Ibnu K/Tarbiyah]

ilustrasi

Partai Bulan Bintang (PBB) amat menyesalkan sikap Hairul Anas Suaidi, yang bersaksi untuk tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang MK dengan menceritakan materi saksi yang diberikan kubu Jokowi-Ma'ruf.






Padahal PBB mengklaim Anas yang merupakan caleg PBB setuju dengan pencalonan Jokowi sebagai capres yang didukung DPP.

"Saksi termasuk orang yang setuju putusan DPP mendukung 01," kata Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono, Kamis (20/6/2019), seperti dikutip Detik.

Sukmo pun menyebut kesaksian Anas di sidang MK patut diragukan.

"Saksi diragukan kejujurannya karena tidak taat asas menyimpan amanah sebagai saksi sehingga apa yang disampaikan saya sinyalir telah melalui proses briefing dan pengkondisian untuk memberi keterangan yang tidak sesuai prinsip seorang saksi, mengingat dia lakukan setelah pencoblosan," tandasnya.





Menurutnya, tindakan Anas menceritakan materi pelatihan saksi itu sangat tidak beretika.

Dalam kesaksiannya, Anas menceritakan salah satu materi berjudul 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi' saat pelatihan saksi Jokowi-Ma’ruf. Materi itu ditayangkan saat Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi salah satu pembicara.

Anas juga menyebutkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan kepada aparat untuk tidak netral.

“Pak Gubernur itu mengatakan bahwa pemenangan itu, yang saya ingat itu bahwa 'aparatur itu sebaiknya nggak netral'. Jadi beberapa kali disampaikan, 'netral buat apa?', dengan suara yang agak kencang, dan berkali-kali sekitar 3 atau 4 kali," kata Anas. [Ibnu K/Tarbiyah]

Berita mengejutkan dilansir The Independent dan Aljazeera, Rabu (19/6/2019). Pasukan Keamanan Mesir diduga kuat menjadi penyebab kematian Presiden Terkudeta Mesir Muhammad Mursi.






Pasalnya, polisi membiarkan Mursi tergeletak selama sekitar 20 menit setelah pingsan. Mereka tidak memberikan pertolongan pertama kepada presiden pertama yang terpilih melalui pemilu demokratis itu.

Demikian sebagaimana diwartakan surat kabar asal Inggris, The Independent yang menukil keterangan dari seorang sahabat Mursi, seperti diberitakan ulang Aljazeera, Rabu (19/06/2019).

Penjaga penjara, lapor The Independent, diduga membiarkan pemimpin Ikhwanul Muslimin yang berusia 67 tahun itu tergeletak di lantai kotak penjaranya di sidang selama lebih dari 20 menit, meskipun terdakwa lain meminta bantuan.

Mursi, yang menderita diabetes, hipertensi, dan penyakit hati, pingsan setelah berbicara selama sidang ulang pengadilan dengan tuduhan berkolaborasi dengan kekuatan asing dan kelompok-kelompok militan.





Kantor Jaksa Agung Mesir membantah klaim tersebut. Menurut Kantor Jaksa Agung Mesir, Mursi segera dilarikan ke rumah sakit dan kemudian dinyatakan meninggal. Mursi diyakini telah meninggal karena serangan jantung.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia menyerukan penyelidikan independen atas kondisi penahanan dan meninggalnya Mursi.

Abdullah al-Haddad, yang ayah dan saudara lelakinya diadili bersama Mursi, mengatakan saksi menyampaikan kepadanya "tidak ada yang peduli" untuk membantu ketika Mursi pingsan.

“Dia dibiarkan tergeletak sampai penjaga membawanya keluar. Ambulan tiba setelah 30 menit. Tahanan lain yang melihatnya terjatuh berteriak. Beberapa dari mereka, yang merupakan dokter, meminta penjaga agar diijinkan memberikan pertolongan pertama (tapi tidak dikabulkan), "kata Haddad kepada The Independent. [Ibnu K/Tarbiyah]

Rencana siaran langsung prosesi ikrar syahadat Deddy Corbuzier di acara Hitam Putih dibatalkan. Pembatalan itu dikarenakan adanya larangan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).






Mengapa KPI melarang prosesi itu disiarkan langsung melalui televisi? Menurut Gus Miftah, sahabat Deddy yang akan menuntunnya mengucap dua kalimat syahadat, KPI menilai acara itu melanggar Undang-Undang.

"Nggak boleh, ada peraturan KPI. Ternyata acara itu dianggap rasis, ada UU-nya. Tadinya sudah mantap di Hitam Putih," kata Gus Miftah, Rabu (19/6/2019), seperti dikutip Suara.

Dengan dibatalkannya siaran langsung di Hitam Putih, prosesi syahadat Deddy Corbuzier akan dipindahkan di tempat Gus Miftah, yaitu Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta.





Lebih lanjut Gus Miftah mengatakan, Deddy Corbuzier akan mengucapkan kalimat syahadat usai sholat Jumat besok.

Deddy Corbuzier telah mengutarakan keinginannya untuk masuk Islam melalui saluran YouTube miliknya. Dia bilang, hal tersebut sebetulnya sudah bukan rahasia lagi.

"Kalau lihat YouTube saya, banyak sekali saya bikin tentang Islam, dialog sama ustad, banyak sekali subscriber saya mendoakan saya dapat hidayah dan saya berterima kasih atas dukungannya," kata Deddy.

Ia mengaku belajar Islam dan akan menjadi mualaf bukan karena mau menikah dengan perempuan muslim.

"Saya belajar Islam ini bukan karena mau nikah, atau karena perempuan. Kalau saya pindah agama saya dapat hal baru, belajar dari hal baru dan positif," lanjutnya. [Ibnu K/Tarbiyah]

ilustrasi whatsapp (Reuters)

Polri membantah melakukan patroli siber di grup-grup WhatsApp (WA). Juru Bicara Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan alasannya.






“Tidak ada yang namanya patroli (WA). Itu enggak mungkin juga dilakukan,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Menurutnya, Polri tidak punya personel dan teknologi untuk memantau percakapan-percakapan tertulis di WhatsApp.

Lebih jauh Dedi mengatakan, saat ini ada sekitar 150 juta pengguna HP di dalam negeri. Namun jumlah HP tercatat ada sekitar 330 juta yang aktif dan hampir semuanya memasang WA.

“Itu imposible kalau mau dilakukan patroli. Enggak cukup tenaga kita. Kita juga tidak punya teknologinya,” lanjut Dedi seperti dikutip Republika.





Sebelumnya, Selasa (18/6/2019), Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan mendukung upaya negara melakukan pemantauan aktivitas percakapan warga di grup-grup WA.

Pemantauan tersebut dilakukan demi keamanan negara. Pemantauan tersebut diamanahkan kepada Polri lewat peran Direktorat Siber. Menteri Kominfo Rudiantara sebagai otoritas telekomunikasi di Indonesia pun mendukung wacana tersebut.

Akan tetapi, Dedi melanjutkan, rencana patroli WA tersebut tak pernah dilakukan. Ia mengaku telah menanyakannya ke Direktorat Siber.

Yang ada saat ini, kata Dedi, Siber Polri melakukan patroli di platform media digital seperti media sosial. Dalam rangka mengikis penyebaran hoaks, konten-konten provokatif dan SARA. Itu pun tidak serta merta dilakukan penindakan. Tim Siber Polri, terangnya, mendahulukan mitigasi dan edukasi. [Ibnu K/Tarbiyah]

Abu Janda menyebut banyak pengaruh Yahudi pada bahasa Arab. Salah satunya adalah ucapan salam, assalamu’alaikum.

Yakin dengan kicauannya itu, ia pun me-mention pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.






“Ada yang bangga2in pengaruh Arab pada bhs Indonesia, padahal banyak pengaruh Yahudi pada bhs Arab 😊 Isnin (Senin) שני Sheni Selasa שלישי Shlisi Rabu רביעי Revi’i Kamis חמישי Chamishi Assalamualaikum dari שלום עליכם Shalomaleichem Akhi (saudara) אָח Achi cc: @ustadtengkuzul,” kicau Abu Janda melalui akun Twitter @permadiaktivis, Rabu (19/6/2019).

Ada yang bangga2in pengaruh Arab pada bhs Indonesia, padahal banyak pengaruh Yahudi pada bhs Arab 😊

Isnin (Senin) שני Sheni
Selasa שלישי Shlisi
Rabu רביעי Revi’i
Kamis חמישי Chamishi

Assalamualaikum dari שלום עליכם Shalomaleichem

Akhi (saudara) אָח Achi

cc: @ustadtengkuzul

— Permadi Arya (@permadiaktivis) 19 Juni 2019

Kicauan itu pun memancing ratusan komentar netizen. Sebagian besar mempertanyakan kapasitas keilmuan bahasa Abu Janda.





Ada pula netizen yang melontarkan tanggapan-tanggapan telak.

“Kayak lu tahu aja bahasa yahudi dan bahasa arab, kualitas sampeyan kelihatan waktu di ILC.. Parah,” kata @arief_mustafa

Berikut ini salah satu video viral penampilan Abu Janda di ILC:
https://www.youtube.com/watch?v=L7lExuYPZ5g&t=45s