Jumat, 12 Juli 2019
 |
| Bara Hasibuan (tengah) |
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara K Hasibuan menyarankan Presiden Joko Widodo menolak pemulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS), sebagai syarat rekonsiliasi dengan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Saya ingin menyerukan kepada presiden untuk menolak persyaratan tersebut karena ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemilihan-pemilihan presiden berikutnya," kata Bara kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7).
Menurut Bara, ide rekonsiliasi dan pemulangan HRS adalah dua hal berbeda. Rekonsiliasi adalah urusan politik pasca pemilu sedangkan persoalan HRS merupakan kasus hukum.
Rekonsiliasi, menurutnya, diperlukan untuk mendinginkan suasana.
"Memang pemilihan presiden kali ini berlangsung sangat panas, menimbulkan luka di masyarakat, polarisasi, sehingga perlu ada suatu tindakan simbolis berupa rekonsiliasi politik," papar Bara seperti dikutip Antara.
Jika dikaitkan dengan pemulangan HRS, menurutnya, justru merupakan pengkhianatan atas ide rekonsiliasi tersebut.
"Seharusnya rekonsiliasi itu tidak mengajukan persyaratan-persyaratan dari pihak yang memang kalah," lanjutnya.
Agar rekonsiliasi berhasil, pihak yang kalah harus menunjukkan kebesaran hati dan pihak yang menang juga harus merangkul semua golongan. Kebijakannya tidak boleh diskriminatif. [Ibnu K/Tarbiyah]
