SLAMET

ilustrasi cadar (BBC)

Menteri Agama Fachrul Razi tengah mengkaji pelarangan cadar di instansi pemerintahan. Kajian pelarangan itu dilakukan atas alasan keamanan.






Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengimbau kepada Fachrul Razi untuk tidak membuat gaduh. Sebab masalah agama adalah masalah yang sensitif.

"Pemerintah tidak boleh membuat kegaduhan. Untuk itu, kedepankanlah dialog dan musyawarah," kata Anwar Abbas, Kamis (31/10/2019).

Anwar Abbas berbicara atas nama pribadi, bukan atas nama institusi MUI. Meskipun pada dasarnya tidak menolak pengkajian, namun ia menggarisbawahi perlunya melibatkan pihak yang kompeten dalam hal agama.

"Saya setuju-setuju saja kalau Kemenag untuk mengkaji. Tetapi di dalam mengkaji tersebut kalau menyangkut masalah agama dan keyakinan maka libatkan dan ajaklah para ulama dan ormas-ormas keagamaan untuk mengkajinya," tandasnya seperti dikutip Detik.






Ketua PP Muhammadiyah itu lantas mengingatkan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 harus menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan. UUD 1945 telah menjamin kemerdekaan warga negara Indonesia untuk memeluk agama, beribadah menurut kepercayaan masing-masing, hingga meyakini kepercayaannya masing-masing.

Jika seorang warga negara meyakini bahwa cadar itu bagian dari perintah agamanya, maka negara harus melindungi warga negara itu tanpa terkecuali. Soal keamanan yang menjadi kekhawatiran, pemerintah perlu menerapkan teknologi.

Soal hukum cadar atau niqab itu sendiri, Anwar Abbas menjelaskan ada keragaman pendapat di antara ulama. Namun yang jelas, penafsiran yang satu tak boleh memaksakan penafsiran yang lain. [Ibnu K/Tarbiyah]

Naiknya iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat mendapat tanggapan dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Namun, ucapan terima kasihnya justru memancing netizen karena dinilai satire.






“Terimakasih kami yang setinggi-tingginya kepada pak Jokowi yang telah menaikkan iuran BPJS 100%. Semoga pegawai dan pejabat BPJS semakin sejahtera kehidupan ekonominya. Kepada rakyat yang membayar iuran agar tabah menjalani... Amin...,” kata Tengku Zulkarnain melalui akun Twitter pribadinya, @ustadtengkuzul, Rabu (30/10/2019) malam.

https://t.co/6K6611S3vV
Terimakasih Kami yang Setinggi Tingginya kepada pak Jokowi yang Telah Menaikkan Iuran BPJS 100%.
Semoga Pegawai dan Pejabat BPJS Semakin Sejahtera Kehidupan Ekonominya.
Kepada Rakyat yg Membayar Iuran agar Tabah Menjalani...
Amin...

— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) October 30, 2019

Selain disukai ribuan netizen, twit itu juga memancing komentar dari dua kubu netizen. Baik yang pro maupun yang kontra.






Pengguna Twitter yang kontra dengan kenaikan iuran itu menyampaikan keberatannya sebagai warga atas kenaikan tersebut.

“Pak @ustadtengkuzul Saya Kecewa BPJS Naik Karena Pelayanan Kesehatan Kurang baik bahkan ada yang Antri untuk Ambil Obat Sampai 5 Jam karena Pasien ini Pemengang Kartu BPJS harusnya di imbangi dengan Pelayanan Bagus dan Kenaikan,” kata @aja_maila

“BPJS naik asli bikin sesek 😭😭😭😭,” kata @stiharyati7

“Apalah daya rakyat miskin spt saya @ustadtengkuzul semoga ada perubahan di negri ini,” kata @mencari_heru

Namun tidak sedikit pengguna Twitter yang justru ‘menyerang’ Wasekjen MUI itu.

“Terima kasih kepada bapak yg ngaku ustaz, mengajarkan bahwa org bodoh itu ada 🙏🏻,” kata @fikriezul

“Ustadz apa ini..., bisa nya cuman nyindir pemerintahan, gak bisa jdi panutan... Hadeh...,” kata @faiz_muslich

Selambat-lambatnya enam bulan lagi akan dilakukan pemangkasan sistem eselon di berbagai kementerian dan lembaga. Eselon 5, eselon 4 dan eselon 3 akan dihapus. Demikian janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.






Bahkan dirinya siap mundur jika gagal melakukan pemangkasan tersebut.

“Janji saya ke Presiden, kalau setengah tahun ini saya tidak mampu, saya gagal, saya mundur,” kata Tjahjo di kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Lebih jauh ia menjelaskan, Presiden Jokowi memberikan tugas Kemen PANRB untuk melakukan perbaikan birokrasi melalui Kementerian PANRB. Hal itu merupakan salah satu tujuan dari reformasi birokrasi.

“Gagasan Bapak Jokowi untuk menghapus Eselon 3 sampai Eselon 5 bertujuan untuk membangun profesionalisme birokrasi termasuk penerimaan CPNS yang dilakukan secara profesional oleh BKN,” tandas politikus PDIP itu.

Tjahjo berjanji akan mulai melakukan proses pemangkasan sistem eselon dalam waktu dekat ini, di Kementerian yang dibawahinya.






“KemenPANRB strategis, karena kita miliki amanat saat pelantikan presiden adalah masalah eselonisasi yang harus disederhanakan. Kita mau pangkas dua dan digantian jabatan fungsional. Target saya eselonisasi itu paling lama setahun selesai,” ujar Tjahjo seperti dikutip Jawapos.

Sebelumnya rencana pemangkasan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato Presiden Jokowi usai dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024. Jokowi mengatakan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Sementara itu, Ketua Umum Korps Pegawai RI (Korpri) Zudan Arief Fakhrulloh meminta Presiden Jokowi mengkaji kembali rencana pemangkasan eselon tersebut secara komprehensif. [Ibnu K/Tarbiyah]

Iuran BPJS Kesehatan resmi naik hingga dua kali lipat mulai 1 Januari 2020 nanti. Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diteken Presiden Joko Widodo.

Kenaikan iuran itu disambut baik BPJS Kesehatan. Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, dengan adanya kenaikan itu, mulai 2020 BPJS Kesehatan bisa bernapas lebih lega. Pasalnya, kenaikan iuran akan mengurangi beban defisit pembiayaan BPJS Kesehatan.






"Dari simulasi kan menutup defisit tidak bisa seketika. 2019 mungkin ada kewajiban, tapi 2020 menjadi lebih lega lah napasnya," kata Iqbal, Rabu (30/10/2019), seperti dikutip Detik.

Dalam Pasal 34 Perpres tersebut, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan per peserta.

Iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per bulan per peserta.

Sedangkan iuran kelas mandiri I dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per bulan per peserta.

Sementara untuk deda bagi yang menunggak, menurutnya tidak ada perubahan. (Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Denda Tunggakan Maksimal Rp 30 Juta Tidak Naik)

"Kalau dia menunggak selama ini belum ada perubahan, kan masih digodok," kata Iqbal. [Ibnu K/Tarbiyah]

Iuran BPJS Kesehatan resmi naik hingga dua kali lipat mulai 1 Januari 2020 nanti. Sedangkan denda yang mengintai jika peserta nunggak, besarnya tidak berubah yakni maksimal Rp 30 juta.






Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan, saat ini belum ada aturan baru terkait sanksi penunggakan iuran BPJS Kesehatan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan hanya mengatur perubahan besaran iuran.

"Kalau dia menunggak selama ini belum ada perubahan, kan masih digodok," kata Iqbal kepada detikcom, Rabu (30/10/2019).

Terkait denda program JKN sendiri masih diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut status peserta bisa dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulanan sampai dengan akhir bulan.

Namun denda yang patut diwaspadai adalah denda layanan. Sebab peserta yang sudah menggunakan kartunya untuk berobat di rumah sakit lalu iurannya menunggak, denda layanan akan terus bergulir.






Denda layanan besarnya adalah 2,5% dari biaya pelayanan rumah sakit yang telah digunakan, lalu dikalikan jumlah masa tunggakan yang telah berjalan. Meski dendanya terus bergulir, namun ditetapkan besaran maksimalnya adalah Rp 30 juta.

Misalnya ada peserta menggunakan fasilitas layanan kesehatan BPJS Kesehatan di rumah sakit lantaran sakit tipes. Setelah sembuh ia tak lagi membayar iuran dan statusnya sudah tidak aktif kembali.

Kemudian setelah 10 bulan tidak aktif, peserta itu berniat untuk kembali mengakses layanan kesehatan lantaran sakit kembali dan mengaktifkan kepesertaanya. Jika peserta itu hendak mengakses layanan sebelum 45 hari dari aktifnya kembali kepesertaan maka peserta itu harus membayar denda layanan sebelumnya.

Tetapi jika peserta itu mengakses layanan 45 hari setelah kepesertaannya aktif kembali, maka tidak perlu membayar denda layanan. Sebab peserta sudah dihitung aktif membayar iuran kembali.

"Jadi Rp 30 juta itu maksimal, tidak bisa lebih lagi. Misalnya denda pelayanan 2,5% dikalikan 10 bulan tunggakan dikali pelayanan misalnya sakit tipes Rp 3 juta. Plus juga iuran tertunggak, itu harus dibayar juga karena kewajiban," terang Iqbal seperti dikutip Detik. [Ibnu K/Tarbiyah]
https://ift.tt/34bboi2

ilustrasi

Amien Rais menilai dalam kurun waktu enam bulan, pemerintahan Presiden Jokowi harus mampu membuktikan kinerjanya. Jika tidak, Amien mengaku tak segan untuk ‘menjewer’ pemerintahan Jokowi.

Menanggapi pernyataan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir balik Amien. Dia mengingatkan soal janji Ketua Dewan Kehormatan PAN itu untuk jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta.






Menurutnya, Amien pernah menyatakan akan jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta jika Jokowi terpilih sebagai Presiden dalam Pilpres 2014. Namun, Amien tak pernah melakukannya.

"Ya mungkin mau jalan dari Yogya ke Jakarta, perhitungan yang disampaikan Pak Amien," kata Hasto di GOR Bulungan, Jakarta, Senin (28/10/2019), seperti dikutip Merdeka.

Sebelumnya, pada Juli 2019, Lilik Yulintoro (29) diberitakan melakukan aksi jalan kaku dari tugu Pal Putih Yogyakarta menuju Istana Negara.

Pemuda asal Desa Ketangar, Blora, Jawa Tengah, itu mengatakan aksinya untuk menggantikan nazar Amien Rais.

"Pak Amien Rais sempat bernazar (jalan kaki Yogyakarta-Jakarta) jika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Berhubung Pak Amien sudah tua, untuk itu saya terketuk untuk menggantikan nazar beliau," kata Lilik seperti dikutip Antara.

Lilik mengaku melakukan aksi itu tanpa diminta siapa pun. Aksi itu dilakukan lantaran ia mengagumi sosok Amien Rais yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah. [Ibnu K/Tarbiyah]

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tampak santai meskipun Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan.

Ada apa di balik sikap santai kedua partai tersebut?






Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mempersilakan Prabowo dan Partai Gerindra bergabung ke pemerintahan Jokowi. Amien Rais mengungkapkan, sebelum jadi Menhan, Prabowo telah berkomunikasi dengannya.

"Dia bilang 'Pak Amien saya lapor, Pak Amien jadi saya terima (tawaran jadi menteri) tentu bukan untuk carried away atau untuk ikut hanyut, tetapi untuk melakukan tugas tidak pernah melacurkan kedaulatan bangsa kita'," kata Amien di Yogyakarta, Ahad (27/10/2019) kemarin.

"Setelah itu saya tepuk pahanya. 'Sudah bismillah', saya akan pantau Anda terus kalau Anda jalannya bener saya dukung. Kalau tidak ya apa boleh buat," lanjut Amien.

Amien berpesan agar Prabowo amanah saat menduduki kursi Menhan. Ia mengingatkan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan saat Menhan seperti kekayaan alam yang diambil asing.

PKS juga tidak mempermasalahkan Gerindra bergabung dengan kabinet Jokowi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya menghormati keputusan itu.

Hidayat optimistis PKS tidak akan sendiri beroposisi. Ia menegaskan, PKS tetap akan membangun Indonesia walau tidak berada dalam kabinet.






Wakil Ketua MPR itu menjelaskan, check and balance penting demi demokrasi. Menjadi oposisi, juga sejalan dengan aspirasi mayoritas umat yang memilih PKS.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Kunto A Wibowo menjelaskan mengapa PKS tidak mempermasalahkan Prabowo dan Gerindra masuk kabinet.

"PKS memiliki positioning yang lebih kuat sebagai oposisi untuk modal 2024, demikian pula PAN yang walaupun dengan segenap usahanya berusaha masuk gerbong tapi akhirnya ketinggalan juga," kata Kunto seperti dikutip Tirto, Senin (28/10/2019).

PKS dan PAN diprediksi akan meraup banyak suara pendukung Prabowo-Sandi baik pada Pilkada 2020, 2023, maupun Pemilu 2024. [Ibnu K/Tarbiyah]

Mahfud MD (Kompas)

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pihaknya akan menjalankan program deradikalisasi.

"Itu salah satu pesan presiden, kita diminta melakukan deradikalisasi," kata Mahfud di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Senin (28/10/2019).






Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan, kelompok radikal bukan berarti orang Islam. Ia pun mengajak agar pemikiran bahwa orang yang radikal merupakan orang Islam untuk diubah.

"Kelompok radikal itu bisa Islam bisa tidak. Di mana-mana banyak orang radikal. Oleh sebab itu jangan dibelok-belokkan. Karena radikalisme bukan orang Islam juga, jadi jangan dikacaukan," terangnya seperti dikutip Republika.

Lalu apa itu radikalisme? Mahfud menjelaskan, radikalisme berarti gerakan atau paham yang ingin menawarkan alternatif lain terhadap ideologi dengan cara kekerasan. Untuk itu perlu adanya upaya deradikalisasi.

"Radikal itu lawannya gradual. Gradual itu bertahap," tandasnya.

Sebelumnya Tirto melansir, terlihat sinyal pemerintah lima tahun ke depan berfokus pada persoalan melawan radikalisme di Indonesia.

Menteri Agama Fachrul Razi, mengatakan bahwa ia sedang menyusun upaya-upaya menangkal radikalisme di Indonesia. Ia mengakui Presiden memilihnya karena dianggap mempunyai terobosan menghadapi radikalisme. [Ibnu K/Tarbiyah]

Pengantin wanita menangis (Okezone)

Sebuah video viral di media sosial. Video itu menunjukkan detik-detik pengantin wanita menangis tersedu-sedu usai disentuh pengantin pria. Awalnya ia menolak disentuh. Lalu tangisnya tumpah.

Dalam video itu, tampak pengantin pria diarahkan seorang ibu-ibu untuk menyentuh telinga pengantin wanita. Lalu menyentuh lengannya. Setelah itu menyentuh bagian dada. Saat itulah pengantin wanita menolak dan memundurkan badannya. Hingga kemudian mereka duduk berpasangan.






Sesaat kemudian, pengantin wanita menagis tersedu-sedu hingga jatuh ke pelukan perempuan di sampingnya. Sang pengantin pria hanya bisa bengong melihat sang istrinya itu.

Kabarnya, pernikahan itu digelar pada 19 Oktober 2019 di kawasan Tamalanrea, Makassar. Beragam komentar langsung meramaikan kolom komentar video tersebut.

Banyak netizen menduga jika pernikahan tersebut digelar atas dasar perjodohan. Dan mempelai wanita menikah dengan keterpaksaan.

View this post on Instagram

Sebuah video viral menggambarkan mempelai perempuan menolak ketika disentuh oleh mempelai laki-laki di acara pernikahannya hari sabtu 19 Oktober 2019 di Jalan Bontoa, Tamalanrea, Makassar, Kamis (24/10). . . . . . . #faktaindo #beritaindonesia #berita #fakta #beritanasional #infoindonesia #infoterkini #beritaterbaru #infoterbaru #beritaterkini #beritajakarta #infojakarta #faktaterkini #videoberita #beritahariini

A post shared by Berita & Fakta Indonesia (@fakta.indo) on Oct 25, 2019 at 8:24pm PDT

Menkopolhukam Mahfud MD membantah jika dirinya melarang penggunaan kata kafir di masjid. Ia menegaskan, kabar yang menyebut dirinya melarang kata kafir di masjid adalah bohong besar.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, bagaimana mungkin ia melarang kata kafir di masjid padahal ia sendiri setiap hari membaca Surat Al Kahfi, Surat Al Waqiah dan Surat Al Kafirun.






Lebih lanjut ia menandaskan, yang ia persoalkan adalah “mengkafirkan” orang yang hanya berbeda pendapat dan mazhab.

“Ada juga teman minta izin akan laporkan beberapa akun yang bilang saya melarang bilang kafir di masjid. Itu bohong besar. Saya setiap hari membaca surat Kahfi, Surat Waqiah, dan Kafirun. Di situ ada kata kafir lebih 10 kali. Yang saya soal itu "mengkafirkan" orang yang hanya beda pendapat dan madzhab,” kata Mahfud melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Senin (28/10/2019).

Ada jg teman minta izin akan laporkan beberapa akun yg bilang sy melarang bilang kafir di masjid. Itu bohong besar. Sy setiap hr membaca surat Kahfi, Surat Waqiah, dan Kafirun. Di situ ada kata kafir lbh 10 kali. Yg sy soal itu "mengkafirkan" orng yg hny beda pendapat dan madzhab https://t.co/8ELjkwig4M

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 27, 2019

Twit klarifikasi itu pun viral. Hingga berita ini ditulis, 3.000 lebih pengguna Twitter memberikan like dan telah diretwit lebih dari 1.000 kali. [Ibnu K/Tarbiyah]

Innaalillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun. Kabar duka datang dari pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur Arif Hari Setiawan meninggal dunia, Rabu (23/10/2019).






Kabar duka itu disampaikan Sekretaris Umum DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan.

“Telah meninggal Ketua Umum DPW PKS Jatim hari ini jam 10.45 di Jakarta. Jenazah sekarang di RS Bunda Menteng,” kata Irwan.

“Insya Allah beliau husnul khatimah. Mohon doa asatidzah semua,” lanjut Irwan kepada kader PKS.

Menurut sumber Tarbiyah.net, Arif sedang berada di Jakarta dalam rangka kunjungan kerja bersama anggota DPRD Jatim. Ia terkena serangan jantung dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Menteng. Dokter menyatakan Arif meninggal dunia sekitar pukul 10.45 WIB. [Ibnu K/Tarbiyah]

Posting dari netizen soal aksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) viral. Pasalnya, aksi itu dilakukan saat partai lain sibuk membicarakan kursi menteri.

Dalam posting itu, tampak PKS sedang menggelar aksi peduli air bersih. PKS memberikan bantuan air bersih melalui mobil tangki ke desa yang dilanda kekeringan.






“Ngak kapok-kapok nih PKS. Kapokmu kapan PKS. Pemilu sudah selesai masih aja kampanye. 5 tahun lagi pemilu masih lama... Nanti lupa itu yang dibantu itu suaranya dibeli serangan fajar 100 rb sampai 50 Rb,” tulis JoyArah melalui akun Facebook pribadinya, Sabtu (19/10/2019), sembari melampirkan foto baksos PKS.

“Udah nggak ada berfikir ke situ PKS. Yang penting dibantu dulu, masalah mau milih mau nggak, udah no sekian. PKS nggak meningalkan rakyat dalam kesusahaan, sebisa mungkin apa yang bisa dibantu akan dibantu. Berbuat baik, berkhidmat untuk rakyat,” lanjutnya.



Hasil penelusuran Tarbiyah.net, foto itu diambil saat baksos PKS di Desa Pucung, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 19 Oktober 2019.

Selain di desa tersebut, menurut Sekum PKS DPD Gresik Danil Setiawan, PKS juga menyalurkan bantuan air bersih di sejumlah desa lain yang dilanda kekeringan. [Ibnu K/Tarbiyah]

Presiden Jokowi saat sumpah jabatan (Suara)

PDIP berpesan kepada para menteri yang nantinya dipilih oleh Presiden Jokowi dalam kabinetnya. Mereka harus siap bekerja keras dan tahan banting.






Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, jabatan menteri bukanlah pegawai tinggi biasa. Namun merupakan tugas negara untuk membantu presiden melaksanakan tugas konsitusional maupun tugas ideologis.

Hasto menekankan agar para menteri fokus bekerja membangun negara. Bukan membangun citra pribadi apalagi mengibarkan bendera pencalonan presiden 2024.

“Jadi calon menteri itu cita-citanya membangun negara, bukan membangun citra pribadi,” kata Hasto di Jakarta, Ahad (20/10/2019).

Lebih jauh ia mengatakan, periode kedua pemerintahan Jokowi harus disokong oleh menteri yang bisa bekerja memahami kondisi rakyat, memiliki pemahaman akan departemen yang dipimpinnya, dan memiliki integritas yang baik.

“Pak Jokowi itu kerja 24 jam. Jadi menterinya juga harus tahan banting. Kalau Pak Jokowi minum temulawak 1 gelas, menteri harus 2 gelas karena harus kerja lebih keras,” tegasnya seperti dikutip Jawa Pos. [Ibnu K/Tarbiyah]

Presiden Jokowi menyampaikan pidato pertama usai dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024. Dalam pidatonya, Jokowi ingin rakyat Indonesia memiliki pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun pada tahun 2045. Serta angka kemiskinan bisa ditekan hingga 0 persen pada tahun itu.






“Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen,” kata Jokowi dalam pidato pertama usai dilantik usai dilantik sebagai Presiden di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10/2019).

Jokowi menjelaskan, pada 2045 mendatang merupakan satu abad usia Indonesia. Oleh karenanya, sudah sepatutnya bangsa Indonesia melesat tinggi di kancah internasional.

Rakyat harus bisa keluar dari pendapatan kelas menengah. Indonesia sudah saatnya menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau pendapatan Rp 27 juta per kapita per bulan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Jokowi menilai harus ada inovasi baru. Sehingga tidak hanya cara-cara lama yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Jokowi berpesan kepada seluruh menterinya agar tidak hanya bertugas sebagai membuat dan melaksanakan kebijakan. Namun pemerintah harus mampu memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. [Ibnu K/Tarbiyah]

Surya Paloh (CNN)

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku, belum diberi tahu soal jatah menteri bagi kader Nasdem.






"Terus terang saja, yang paling lucu ini Nasdem. Enggak dikasih tahu (dapat kursi menteri apa), belum, belum ada sampai hari ini," kata Surya di acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/MPR RI, Ahad (20/10/2019).

Ia mengakui, beberapa waktu lalu dirinya memang bertemu Presiden Jokowi. Tetapi, pertemuan itu tidak menyinggung spesifik soal jatah menteri bagi partainya.

Karenanya, Surya juga mengaku bingung ketika ada kader partainya yang bertanya soal jatah menteri bagi Nasdem.

"Belum ada bicara soal kursi kabinet, saya jujur pada kalian. Kalau pasukan di bawah tanya di kementerian mana, saya sebagai ketua umum enggak tahu," tambahnya seperti dikutip Kompas.

Ketika ditanya soal kader yang disiapkan Nasdem, Ia juga enggan menjawab. Ia mengaku akan menerima apa pun yang diberikan oleh Presiden Jokowi. [Ibnu K/Tarbiyah]

ilustrasi

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet pada Senin (21/10/2019) pagi. Sebelum diumumkan, KH Mustofa Bisri memberikan masukan kepada Jokowi terkait menteri yang akan ditunjuknya.






Gus Mus menyarankan Jokowi memilih menteri yang akan membantu pekerjaannya, bukan malah mengganggunya. Hal itu disampaikannya secara terbuka melalui akun Instagram @s.kakung, Ahad (20/10/2019) sebelum pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

“Dalam memilih pembantu, pilihlah pembantu yang membantu, bukan yang mengganggu kerja,” tulis Mustasyar PBNU itu. “Pilihlah mereka yang mempunyai komitmen keindonesiaan dan bisa dan mau bekerja tulus untuk Indonesia dan rakyat Indonesia.”

Gus Mus juga menyarankan Jokowi tidak memilih menteri yang menawarkan diri kecuali yang paham kebutuhan rakyat dan memiliki kemampuan menjalankan tugas.

“Jangan memilih mereka yang menawarkan diri membantu Bapak berdua kecuali mereka yang memang memahami hajat hidup rakyat Indonesia dan mempunyai kemampuan bekerja menjalankan tugas mereka,” lanjutnya.






Dalam surat itu, Gus Mus terlebih dulu meyampaikan selamat kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

View this post on Instagram

Kepada yang terhormat dan saya hormati: Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenankanlah saya ikut menyampaikan Selamat atas pelantikan Bapak berdua sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 2019-2024.⚘ Semoga selamat melaksanakan amanat dan tanggung jawab menyejahterakan rakyat --baik yang mendukung Bapak berdua atau tidak. 🙏 Secara lahiriah rakyat yang memilih, tapi secara hakikat Allahlah yang memilih dan menjadikan Bapak berdua menjadi Presiden dan Wakil Presiden negeri tercinta ini. Maka tanggungjawab Bapak berdua sungguh berat namun mulia: tanggung jawab terhadap Allah dan rakyat. Pimpinlah kami rakyat Indonesia dengan cinta dan belas kasih seraya senantiasa mengingat dan memohon pertolongan Allah. Tantangan seberat apa pun, akan terasa ringan bersama Allah dan pertolonganNya. Dalam memilih pembantu, pilihlah pembantu yang membantu, bukan yang mengganggu kerja. Pilihlah mereka yang mempunyai komitmen keindonesiaan dan bisa dan mau bekerja tulus untuk Indonesia dan rakyat Indonesia. Jangan memilih mereka yang menawarkan diri membantu Bapak berdua kecuali mereka yang memang memahami hajat hidup rakyat Indonesia dan mempunyai kemampuan bekerja menjalankan tugas mereka. Dengan memohon maaf sebesar-besarnya atas kelancangan saya ini, saya ikut mendoakan semoga Allah selalu menolong Bapak berdua dalam berkhidmah kepada Bangsa dan Negara. WaffaqakumuLläh ilã mã fiihi khairu ummah. Salam takzim saya. a. mustofa bisri 🇮🇩 Mohon kepada saudara-saudariku yang punya akses kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, sudi menyampaikan surat singkatku ini. Terima kasih.

A post shared by Ahmad Mustofa Bisri (@s.kakung) on Oct 19, 2019 at 6:47pm PDT

Aries Susanti Rahayu, atlet panjat tebing, mencetak rekor dunia 6,9 detik. Ia pun meraih medali emas dan juara dunia di IFSC World Cup Xiamen China, Ahad (20/10/2019).






Kabar menggembirakan itu disampaikan oleh akun Good News From Indonesia, @GNFI.

“Selamat! Aries Susanti Rahayu rekor dunia panjat tebing 6,9 detik. Meraih medali emas dan Juara dunia di IFSC World Cup Xiamen China, hari ini. Indonesia bangga!,” kata akun @GNFI.

Berikut ini video detik-detik atlet berjilbab ini melesat cepat laksana Spiderman.

Selamat! Aries Susanti Rahayu rekor dunia panjat tebing 6,9 detik. Meraih medali emas dan Juara dunia di IFSC World Cup Xiamen China, hari ini.

Indonesia bangga! pic.twitter.com/9oeit5TStm

— Good News From Indonesia (@GNFI) October 20, 2019

ilustrasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memantau percakapan di internet, khususnya media sosial menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.






"Kementerian Kominfo melakukan monitoring/memantau percakapan di internet dan media sosial mengenai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu.

Setelah pemantauan, tahap berikutnya adalah verifikasi dan validasi terhadap informasi yang beredar.

"Jika ditemukan informasi hoaks, kabar bohong dan ujaran kebencian terkait pelantikan presiden dan wakil presiden, konten tersebut akan diproses take-out dan pihak atau akun penyebar hoaks disampaikan ke Polri," terangnya seperti dikutip Detik.

Guna mengoptimalkan pemantauan, mesin Ais akan lebih dipacu menjaring hoax di internet. Selain itu, Kominfo juga menerima laporan dari netizen terkait konten negatif tersebut melalui kanal aduan konten, baik lewat email aduankonten@kominfo.go.id atau akun twitter @aduankonten.

Seperti diketahui, Jokowi-Ma’ruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2014 pada siang ini, Ahad (20/10/2019).

ilustrasi

Tagar #MatikanTVSeharian menduduki trending topik pertama di Twitter sejak pagi, Ahad (20/10/2019). Hingga berita ini ditulis, tagar tersebut masih bertahan di posisi puncak trending topic Indonesia.






Bermacam alasan dikemukakan pengguna Twitter mengapa memilih #MatikanTVSeharian. Ini empat di antaranya.

“#MatikanTVSeharian karena lagi kerja,” kata @dzikrilfirman61

#MatikanTVSeharian karena lagi kerja pic.twitter.com/19mTgeWABY

— Earth-102 (@dzikrilfirman61) October 20, 2019

“TV saya rusak, ya mau ga mau #MatikanTVSeharian,” kata #ErwinJares

TV saya rusak,ya mau ga mau#MatikanTVSeharian pic.twitter.com/Qu3oKRLaZf

— Erwin Jares (@ErwinJares) October 20, 2019

“#MatikanTVSeharian bergegas ator2 pring,” kata @bknDayatPendul

#MatikanTVSeharian bergegas ator2 pring pic.twitter.com/t4c7m41nzW

— yangpasti (@bknDayatPendul) October 20, 2019

“Makan buahh ajahhh lahhhhh siang2 panas2 gini dari pada nonton tv upssss #MatikanTVSeharian,” kata @lenimrlinaa

Makan buahh ajahhh lahhhhh siang2 panas2 gini dari pada nonton tv upssss
#MatikanTVSeharian pic.twitter.com/sthYAjQ6dV

— Leni Marlina (@lenimrlinaa) October 20, 2019

Banser dan FPI

Sebuah foto yang menunjukkan kebersamaan Banser dan FPI viral di media sosial. Bahkan foto ini diretwit oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

“Infonya ditegal ini. Banser dan FPI. Kita Satu Aqidah, Satu Agama, Satu Iman ,Satu Indonesia. Jangan mau diadu domba Karena kita semua saudara Seaqidah. Kalau kaya gini bener2 keren deh 👍👍👍,” kata @timurkotajogja, baru-baru ini.

Cuitan disertai foto Banser dan FPI itu mendapatkan 2,8 ribu like dan diretwit lebih dari 800 kali.

infonya ditegal ini
Banser dan FPI
Kita Satu Aqidah, Satu Agama, Satu Iman ,Satu Indonesia.
Jangan mau diadu domba Karena kita semua saudara Seaqidah.

Kalau kaya gini bener2 keren deh👍👍👍 pic.twitter.com/iLTdoCjupP

— TIMUR KOTA JOGJAKARTA (@TimurkotAJogja) October 17, 2019

Pengguna Twitter @woerjadi membenarkan bahwa foto tersebut diambil di Tegal.

“Saya orang Kabupaten tegal. Keterangan foto tersebut, di Ponpes Ribat Nurul Hidayah dan selaku Khadimul Majlis RNH, Abuya Alhabib Sholeh Alathas,” tulisnya.

Ratusan pengguna Twitter menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas kebersamaan Banser dan FPI tersebut.

“Kenapa tidak dicontoh di daerah lain. Bersatu kita kuat. Ukhuwah Islamiah wajib kita jujung tinggi dan diwujudkan dengan penuh tanggung jawab. Kalau merasa ada "masalah" selesaikan secara Bermartabat & Beradab. Kalau kita berseteru, terpecah belah, ada pihak lain yang bersuka cita,” kata @trisenka

“Support , inshaallah teruslah berdoa dan saling rangkul satu sama lain sodara kita, jangan ikut ikutan yg diatas hanya membuat kehancuran, jangan jadi boneka, bismillahirrahmanirrahim 🙏😇,” kata @godthesame. [Ibnu K/Tarbiyah]

Munculnya dukun yang mengaku melakukan ‘ritual’ untuk mengamankan pelantikan presiden mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sekjen MUI Anwar Abbas menjelaskan, jika dukun itu non muslim maka bukan wilayah MUI. Tiap agama dan kepercayaan memiliki ritual sendiri-sendiri dan dilindungi Undang-Undang.






Namun jika dukun itu mengaku beragama Islam, maka ritual semacam itu harus dijauhi. Sebab, umat Islam hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah.

“Kita umat Islam jika punya keinginan dan hajat maka kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Meminta pertolongan dan perlindungan kepada-Nya agar acara yang akan kita selenggarakan berjalan dengan baik dan lancar,” terang Anwar Abbas.

“Oleh karena itu, dalam perspektif Islam kalau ada umat Islam yang melakukan hal itu dengan meminta bantuan kepada dukun atau kepada selain dari Allah Subhanahu wa Ta’ala maka praktek yang seperti itu jelas merupakan perbuatan yang sesat dan tercela,” pungkasnya.

Sebelumnya, Seorang dukun bernama Ki Sabdo melakukan ritual di MPR supaya pelantkan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada Ahad (20/10/2019) berlangsung aman terkendali. Ia mengklaim telah memanggil Nyai Roro Kidul, Nyi Blorong, jin kayangan, dan lain-lain untuk mengamankan pelantikan tersebut. [Ibnu K/Tarbiyah]

Erdogan dan Trump (AFP)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menghancurkan ekonomi Turki. Ia juga mengirim surat peringatan kepada Erdogan.

Lalu apa jawaban Turki? Sungguh berani dan mengejutkan.






“Kami buang surat tersebut ke tempat sampah,” kata seorang pejabat Turki seperti dikutip Al Jazeera.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan sanksi atas Turki. Jika Turki tidak mengikuti ultimatum AS, Trump mengancam akan menghancurkan perkonomian Turki.

Sebelumnya, AS mengultimatum Turki agar menghentikan operasi militer Turki di perbatasan Suriah. AS meminta Turki menghentikan serangan ke milisi Kurdi di Suriah.

"Saya siap sepenuhnya untuk segera menghancurkan perekonomian Turki jika pemimpin Turki melanjutkan langkah yang berbahaya dan menghancurkan ini," kata Trump, Selasa (15/10/2019).

Dalam pengumuman sanksi tersebut, Trump menunda perundingan kesepakatan dagang senilai 100 miliar dolar AS dengan Turki. Trump juga kembali menaikkan tarif baja menjadi 50 persen.

Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan bahwa sanksi tersebut akan semakin berat jika Turki tak kunjung melakukan gencatan senjata dan berunding. [Ibnu K/Tarbiyah]