Rabu, 04 Oktober 2017
Sejumlah pihak menilai Jenderal Gatot Nurmantyo telah berpolitik. Menginstruksikan nobar film G30S/PKI dan pernyataannya soal senjata “ilegal” dianggap manuver. Bahkan ada pihak yang memintanya mengundurkan diri dari jabatan Panglima TNI.
Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia (UI) Connie Rahakundini Bakrie meminta Jenderal Gatot pensiun dini dan bergabung ke partai politik. Ia menilai, beberapa kali Gatot melakukan manuver yang membawa TNI berpolitik. Termasuk pernyataannya soal adanya institusi negara yang membeli 5.000 senjata.
Politisi PDIP Effendi Simbolon juga menilai Jenderal Gatot berpolitik saat menginstuksikan nobar G30S/PKI.
"Sebagai orang politik, (saya kira) adalah ya (muatan politis). Kalau mau nonton, ya nonton aja. Prajurit siap ya, kalau sudah dibuat instruksi ya," ujarnya di gedung DPR RI, Rabu (20/9/2017) lalu.
Ia bahkan meminta Presiden Joko Widodo tegas soal nobar film tersebut.
Sedangkan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi meminta Jenderal Gatot untuk mundur.
Bagaimana jawaban Jenderal Gatot? Dengan tegas ia mengatakan bahwa dirinya pasti berpolitik dalam setiap menjalankan tugasnya. Namun, politik yang dimaksud adalah politik bernegara, bukan politik praktis.
"Panglima TNI pasti berpolitik. Politiknya adalah politik bernegara, bukan politik praktis," kata Jenderal Gatot saat ditemui usai Upacara Tabur Bunga di atas KRI dr Soeharso di Perairan Selat Sunda, Selasa (3/10/2017), seperti dikutip Okezone.
Ketika disinggung setelah menjadi Panglima apakah berniat berpolitik praktis, Gatot menyatakan bahwa dirinya masih akan fokus terhadap tugas kemiliterannya menjelang pensiun pada enam bulan mendatang. Ia juga menegaskan bahwa TNI selalu netral dalam politik praktis. [Ibnu K/Tarbiyah.net]
