Minggu, 16 Oktober 2016
Menurut Bonar, surat yang dikeluarkan MUI tersebut bukanlah fatwa agama. Menurutnya, surat MUI itu bernuansa politik karena dikeluarkan beberapa saat setelah Agus Harimurti berkunjung ke lembaga tersebut.
"Karena Agus Harimurti datang ke kantor Ma'ruf Amin (ketua umum MUI, red), ada dugaan kuat itu (rekomendasi soal Ahok, red) program tersendiri. Setara mengatakan MUI berpolitik," kata Bonar pada diskusi bertema Posisi MUI dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (16/10/2016) seperti dikutip JPNN.
Bonar mengakui, MUI memang memiliki hak dan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa. Namun ia meminta agar fatwa yang dikeluarkan tidak bersifat diskriminatif dan menyulut kebencian.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonsia (MUI) telah mengeluarkan sikap resmi terkait ucapan Ahok seputar Surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu. (Baca: MUI Keluarkan Sikap Resmi Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, Ini Isinya)
MUI menyatakan bahwa Ahok telah menghina Al Quran dan menghina ulama. Karenanya MUI merekomendasikan Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [Ibnu K/Tarbiyah.net]
