SLAMET

ilustrasi

Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut DKI Jakarta sedang dipimpin oleh Gubernur yang gagal paham dan salah fokus. Hal itu disampaikannya saat mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.






Ia melontarkan kritikan keras lantaran Jakarta lagi-lagi terkena banjir. Yakni di Jl. H Kamang Bawah, Pondok Labu, Jakarta Selatan pada Ahad (26/1/2020) malam yang mencapai ketinggian setengah meter.

"Kondisi Jakarta seperti ini tetap saja akan menghasilkan pemuja Gubernur. Dibilang bodoh pasti marah, ya bilang saja pintar biar gak marah," cuit Ferdinad melalui Twitternya.

"Tapi kata pintar itu tetap tidak akan menutupi bahwa Jakarta sedang dipimpin oleh Gubernur yang gagal paham dan salah fokus urus Jakarta," lanjutnya seperti dikutip Wartaekonomi.

Lebih jauh, Ferdinand juga menyoroti keputusan Anies menunjuk Donny Andy Saragih sebagai Direktur Utama baru PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) yang baru. Ia menilai Donny tak pantas mendudui jabatan tersebut.

"Ini lelucon lagi dari Pemprov DKI Jakarta yang Gubernurnya bernama Anies Baswedan," ujarnya.

Presiden Indonesia Lawyers Club (ILC) Karni Ilyas mengumumkan, ILC 28 Januari 2020 akan mengangkat topik hilangnya Masiku dengan judul “Masiku, Lenyap Ditelan Angin.”






“Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB besok berjudul, "Masiku, Lenyap Ditelan Angin." Selamat menyaksikan. #lLCMasiku,” Karni Ilyas mengumumkan melalui akun Twitter pribadinya, @karniilyas, Senin (27/1/2020).

Menurut Karni Ilyas, banyak yang baper dengan topik tersebut. Bahkan salah seorang pengguna Twitter memintanya untuk mengangkat tema “Anies Gak Becus Kerja.”

“Kliatan drajadmu seberapa. Kukira dulu kau netral. Setelah ber x x ilc ngangkat masalah rendah aku tau kau siapa. Kalo kau seimbang angkat masalah g becusnya kerja si anis yg congok itu spy bersih namamu wahe karni ilyas,” kata Wahyu Bintoro.

Karni Ilyas pun melontarkan jawabannya.

“Saya heran banyak banget yang baper hilangnya Masiku diangkat di ILC. Begitu pentingkah Masiku? Kok banyak yg naik darah? Bukankah pekan ini hanya kasus ini yg paling hangat? Kok malah merembet kemana-mana?,” kata Karni Ilyas.

Saya heran banyak banget yang baper hilangnya Masiku diangkat di ILC. Begitu pentingkah Masiku? Kok banyak yg naik darah? Bukankah pekan ini hanya kasus ini yg paling hangat? Kok malah merembet kemana-mana? https://t.co/NTeoNk9Mhy

— Karni ilyas (@karniilyas) January 27, 2020

Karni Ilyas (CNN Indonesia)

Presiden Indonesia Lawyer Club (ILC) Karni Ilyas mengungkapkan, banyak yang baper saat ILC mau mengangkat topik Harun Masiku. Topik itu rencana diangkat pada ILC 28 Januari 2020 dengan judul “Masiku, Lenyap Ditelan Angin.”






“Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB besok berjudul, "Masiku, Lenyap Ditelan Angin." Selamat menyaksikan. #lLCMasiku,” Karni Ilyas mengumumkan melalui akun Twitter pribadinya, @karniilyas, Senin (27/1/2020).

Menurut Karni Ilyas, banyak yang baper dengan topik tersebut. Ia pun melontarkan tanggapan.

“Saya heran banyak banget yang baper hilangnya Masiku diangkat di ILC. Begitu pentingkah Masiku? Kok banyak yg naik darah? Bukankah pekan ini hanya kasus ini yg paling hangat? Kok malah merembet kemana-mana?,” kata Karni Ilyas.

Saya heran banyak banget yang baper hilangnya Masiku diangkat di ILC. Begitu pentingkah Masiku? Kok banyak yg naik darah? Bukankah pekan ini hanya kasus ini yg paling hangat? Kok malah merembet kemana-mana? https://t.co/NTeoNk9Mhy

— Karni ilyas (@karniilyas) January 27, 2020

Meskipun ada yang berpendapat serupa dengan menganggap hilangnya Masiku tidak perlu dibahas, banyak juga yang mendukung Karni Ilyas.

“Datuk yg terhormat, yang seperti ini jangan direspon. Singa ga pantas meladeni anjing,” kata @eurus_holmess

“Wuaduh gerombolan si merah pada kelojotan, ini bukti kalau gerombolan tsb jauh dari nalar dan itikad baik membangun negeri ini yang tersisa dalam diri mereka hanya kepentingan gerombolan saja,” kata @AtunPepenHudaya

“Pohon semakin tinggi, semakin besar angin menerpa ..... go on. Saya tdk selalu nonton ILC, ttp termasuk acara favorit saya. Cukup baik dalam memberikan referensi atas pemikiran2 yg berbeda beda, multi sudut pandang dari aneka kepentingan politik sampai aneka kepakaran ilmu,” kata @herry_zudianto

Virus Corona mengguncang China. Setidaknya, 10 kota yang dihuni 60 juta lebih penduduk telah diisolasi.

Yang terparah di kota Wuhan yang telah ditutup sejak 23 Januari lalu. Pelayanan publik tutup, transportasi pun lumpuh. Stasiun pengisian bahan bakar tutup, telepon darurat juga tidak berfungsi.






Rumah sakit dipenuhi dengan antrian panjang. Hingga berjam-jam pasien antri namun tak mendapatkan layanan memadai.

Lalu bagaimana kondisi Muslim Uyghur di Xinjiang?

Founder AMI Foundation menuturkan, Muslim Uyghur yang biasanya selalu diawasi aparat pemerintah komunis China, kini punya kesempatan banyak untuk membaca Al Quran.

“Terkabar dari salah seorang penerima Mushaf Al Quran dengan terjemah bahasa Uyghur bahwa ditengah 'ketegangan' virus ini, ia dan keluarganya malah punya 'ketenangan' untuk membaca Al Quran lagi. Karena 'sang pengawas' sedang terfokus mengawasi virus. Inna ma'al 'usri yusran,” kata Azza Izzu Haq melalui akun Twitter pribadinya, @AzzamIzzulhaq

Terkabar dari salah seorang penerima Mushaf Al Quran dengan terjemah bahasa Uyghur bahwa ditengah 'ketegangan' virus ini, ia dan keluarganya malah punya 'ketenangan' untuk membaca Al Quran lagi. Karena 'sang pengawas' sedang terfokus mengawasi virus.

Inna ma'al 'usri yusran

— Azzam M Izzulhaq (@AzzamIzzulhaq) January 25, 2020

Sebuah video berisi pengakuan pemuda Wuhan viral di media sosial. Ia memberanikan diri merekam pengakuan itu meskipun beresiko ditangkap aparat setempat.






Pemuda yang memakai masker itu mengaku berasal dari Wuhan. Ia menceritakan kondisi Wuhan yang sangat parah, bahkan lebih parah dibandingkan kasus SARS pada 2003 lalu. Kini kota mereka diisolir, pelayanan publik tutup, transportasi pun lumpuh. Stasiun pengisian bahan bakar tutup, telepon darurat juga tidak berfungsi.

Pemuda itu juga mengungkapkan ‘kebusukan’ pemerintah lokal Wuhan yang tidak bertindak cepat. Pemerintah baru mengeluarkan imbauan untuk memakai masker saat Wuhan diutup. Sehari sebelum kota Wuhan ditutup pada 22 Januari, tidak banyak orang yang menggunakan masker.

“Ada banyak orang berjalan tanpa masker. Ada yang main mahjong, bercakap dengan yang lain, bicara dengan pedagang,” ungkapnya.

Ia kemudian mengungkap ‘kebusukan’ pemerintah Komunis China.

“Apa yang dilakukan oleh Walikota Wuhan dan Sekretaris Partai (Komunis China)? Sebagai pejabat pemerintah, apakah mereka tak mendapatkan informasi apapun? Jika mereka mendapatkan informasi sejak pertama, mengapa tak melakukan apa pun, misalnya konferensi pers. Mengapa tak segera memerintahkan memakai masker? Setidaknya meningkatkan kesadaran akan penyakit ini kepada kami?” kata pemuda itu.






“Jika mereka tak mendapatkan informasi apapun, mereka tak pantas menduduki pemerintahan.”

Lebih jauh ia menjelaskan, jika warga Wuhan tak memakai masker sebelum kota itu ditutup bukan karena mereka menolak memakai masker. Tapi karena pemerintah Wuhan tidak memberikan informasi tentang itu.

“Ini tentang pemerintah lokal yang tidak melakukan apapun. Atau mungkin mereka memiliki motif tersembunyi,” ujarnya.

Sebuah video viral di media sosial. Video itu menampilkan seorang MC membacakan susunan acara penggeledahan.






“Penggeledahan kantor pusat partai dijadwalkan pekan depan, pria ini buat susunan acara dan latihan jadi pembawa acaranya,” demikian judul video tersebut.

Sontak, video itu mengundang tawa dan disebut-sebut sebagai hiburan gratis.

“Inilah kenapa rakyat Indonesia walau sesulit apapun selalu bahagia, krn terlalu byk hiburan yg bisa dinikmati cuma-cuma. 🤣🤣🤣,” kata Ustadz Hilmi Firdausi melalui akun Twitter pribadinya, @Hilmi28, Senin (13/1/2020) lalu.

Inilah kenapa rakyat Indonesia walau sesulit apapun selalu bahagia, krn terlalu byk hiburan yg bisa dinikmati cuma-cuma. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/5BGXmq7yHE

— Hilmi Firdausi (@Hilmi28) January 13, 2020

Video itu telah ditonton lebih dari 70 ribu tayangan. Ia juga diretwit lebih dari 2.600 kali.

Apa yang ada di benak kita saat mendengar Muslim Uyghur? Mereka sedang tertindas dan terzalimi.

Namun di tengah-tengah kondisi memprihatinkan itu, Muslim Uyghur masih sempat membantu saudaranya di belahan bumi berbeda. Mereka mengirimkan bantuan untuk korban banjir Jabodetabek.






Bantuan berupa mesin cuci disampaikan oleh Azzam M Izzulhaq, founer AMI Foundation.

“Mas @aniesbaswedan dan Kang @ridwankamil, saya dan saudara Muslim #Uyghur kami tidak bisa membantu banyak dari Xinjiang. Kami hanya menitipkan beberapa mesin cuci untuk melayani para korban terdampak banjir agar dapat mencuci dan mengeringkan bajunya lebih cepat secara gratis,” kata Azzam melalui akun Twitter pribadinya, @AzzamIzzulhaq, Selasa (14/1/2020).

Mas @aniesbaswedan dan Kang @ridwankamil, saya dan saudara Muslim #Uyghur kami tidak bisa membantu banyak dari Xinjiang.

Kami hanya menitipkan beberapa mesin cuci untuk melayani para korban terdampak banjir agar dapat mencuci dan mengeringkan bajunya lebih cepat secara gratis. pic.twitter.com/h5pImVcT2I

— Azzam M Izzulhaq (@AzzamIzzulhaq) January 13, 2020

Beragam komentar haru menanggapi twit tersebut.

“Mereka sendiri lg susah, tp tetap mau bantu. Masya Allah, Alhamdulillah,” kata @wan_wanrawan

“MasyaAllaah...Tabarakallaah.... Jazakumullaah saudara2ku muslim #Uyghur Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kalian semua. Aamiin,” kata @love_firza

“Mereka yg tertindas masih bisa membatu,,,itu kaca buat diri kita semua,, 👍👍👍,” kata @Djumjum1

Video pernyataan politisi PDIP Yuke Yurike dan jawaban Ustadz Haikal Hassan viral. Video itu dicuplik dari acara Dua Sisi di TV One baru-baru ini.






Anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurika menyebut Jakarta tidak pernah mengalami banjir sejak 2007.

Pernyataan itu pun dijawab Ustadz Haikal Hassan dengan data.

“Saya senyum-senyum karena Mbak Yurike bilang banjir terakhir 2007. 2013 itu 1.200.000 orang ngungsi. Dan waktu itu Gubernurnya Pak Jokowi. Lalu 2025 jamannya Pak Ahok, berapa yang ngungsi? Ratusan ribu. 200 ribu sekian,” kata doktor yang akrab dipanggil Babe itu.

“Jadi banjir itu terjadi di setiap Gubernur. Tapi baru kali ini ada Gubernur yang berani berkata, ‘saya yang bertanggung jawab.’” Lanjutnya.

Hiburan banget ini...😂😂😂 pic.twitter.com/iRh5xGPgYP

— Hilmi Firdausi (@Hilmi28) January 13, 2020

Video ini telah ditonton puluhan ribu tayangan dan diretwit ribuan kali.

Hasto dan Megawati di Rakernas PDIP (Tempo)

Terkait kesiapan kepala daerah melakukan antisipasi menghadapi bencana khususnya banjir, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memuji Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.






Risma memantau cuaca di Surabaya di sela-sela kegiatan Rakernas I PDIP melalui aplikasi yang diakses dari laptopnya.

"Ketika Ibu Risma memonitoring cuaca di Surabaya, itu juga sebagai langkah yang sangat baik," kata Hasto di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020).

Ia pun mengapresiasi Risma yang tak meninggalkan tugasnya sebagai Wali Kota Surabaya kendati sedang berada di tengah-tengah Rakernas.

Lebih jauh ia menambahkan, kesiapsiagaan dan tanggap bencana menjadi salah satu perhatian Rakernas I PDIP. Calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada 2020, menurutnya, harus memiliki komitmen dan visi misi terhadap mitigasi bencana.

Pengumuman pemberian rekomendasi 44 pasangan calon kepala daerah dari PDIP sempat ditunda. Alasannya, ada bencana banjir Jabodetabek pada 1 Januari lalu. Hasto lantas menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak menetapkan status tanggap darurat bencana.

"Sebenarnya kemarin sudah siap, 44 daerah, tapi kami melihat beberapa daerah menyatakan tanggap darurat bencana. Hanya Jakarta yang tidak melakukan itu," tandas Hasto seperti dikutip Tempo.

KPK dan KPU gelar konferensi pers, 9 Januari 2020 (Kumparan)

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyebutkan gagalnya KPK menggeledah kantor PDIP memberikan tiga sinyal.






“Gagalnya @KPK_RI menggeledah kantor PDIP dg alasan tdk diizinkan oleh tuan rumah dan tdk ada izin Dewan Pengawas, seakan memberikan sinyal:
1) korupsi dari pimpinan partai penguasa akan aman dari KPK
2) KPK takut sama partai penguasa
3) Dewas KPK adalah "pengaman" penguasa” kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya, @msaid_didu, Senin (12/1/2020)

Gagalnya @KPK_RI menggeledah kantor PDIP dg alasan tdk diizinkan oleh tuan rumah dan tdk ada izin Dewan Pengawas, seakan memberikan sinyal :
1) koarupsi dari pimpinan partai penguasa akan aman dari KPK
2) KPK takut sama partai penguasa
3) Dewas KPK adalah "pengaman" penguasa

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) January 12, 2020

Twit itu pun viral. Lebih dari 5.000 pengguna Twitter memberikan like-nya. Twit itu juga telah diretwtit lebih dari 2.400 kali.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan pihaknya pasti akan menggeledah kantor DPP PDIP jika izin Dewan Pengawas sudah terbit. Surat izin geledah sudah dikirim ke Dewan Pengawas KPK.

"Kalau sprindik sudah terbit dan mungkin besok penyidikan pasti mereka akan melakukan penggeledahan kan. Pasti kan harus melewati dewas," kata Lili di Gedung Merah Putih, Kamis (9/1/2020), saat ditanya apakah DPP PDIP yang awalnya akan disegel kemungkinan digeledah.

Rencana penggeledahan kantor DPP PDIP terkait dengan kasus dugaan suap ke KPU. Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR dari PDIP.

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina, selaku pihak penerima bersama Wahyu, dan dua kader PDIP, Harun Masiku dan Saeful, sebagai pihak pemberi suap. [Ibnu K/Tarbiyah]

Mahfud MD (CNN Indonesia)

Menko Polhukam Mahfud MD geram mendengar dugaan kasus korupsi terbaru yang tak kalah fantastis dari kasus Jiwasraya. Tak hanya nilainya yang di atas Rp 10 triliun, namun juga karena korbannya adalah orang kecil.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).






"Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar," lanjutnya seperti dikutip Detik.

Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, Mahfud akan melakukan serangkaian langkah strategis.

"Karena itu milik negara, Asabri itu yayasan milik negara, dan jumlahnya besar, dalam waktu tidak lama saya akan mengundang Bu Sri Mulyani sebagai penyedia dana dari negara dan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN karena itu masuk BUMN Asabri itu," tandasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan tidak boleh toleran terhadap korupsi. Apalagi dana tersebut merupakan hak prajurit yang bekerja mati-matian.

Jika indikasinya kuat, Mahfud sendiri yang akan mengantarkan ke aparat hukum. Ia mengaku tidak peduli apakah ada unsur militer yang terlibat.

"Mari kita giring proses hukum ini supaya diungkap. Nggak usah berspekulasi si A terlibat, ini dari Istana. Ndak ada itu. Pokoknya Presiden sudah memerintahkan gebuki semua yang korupsi itu, jangan ditutup-tutupi, yakinlah. Jadi kalau orang yang selalu curiga ini terlibat, ini terlibat, kasih ke saya. Saya nanti yang antarkan ke KPK atau ke kejaksaan," pungkas Mahfud. [Ibnu K/Tarbiyah]

Belum selesai kasus Jiwasraya, kini muncul lagi dugaan kasus korupsi dengan angka di atas Rp 10 triliun. Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).






Isu itu pun membuat Mahfud geram. Pasalnya Asabri merupakan milik prajurit kecil.

"Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar," lanjutnya seperti dikutip Detik.

Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, Mahfud akan melakukan serangkaian langkah strategis.

"Karena itu milik negara, Asabri itu yayasan milik negara, dan jumlahnya besar, dalam waktu tidak lama saya akan mengundang Bu Sri Mulyani sebagai penyedia dana dari negara dan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN karena itu masuk BUMN Asabri itu," tandasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan tidak boleh toleran terhadap korupsi. Apalagi dana tersebut merupakan hak prajurit yang bekerja mati-matian.

Jika indikasinya kuat, Mahfud sendiri yang akan mengantarkan ke aparat hukum. Ia mengaku tidak peduli apakah ada unsur militer yang terlibat atau tidak. [Ibnu K/Tarbiyah]

KPK dan KPU gelar konferensi pers, 9 Januari 2020 (Kumparan)

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan pihaknya pasti akan menggeledah kantor DPP PDIP jika izin Dewan Pengawas sudah terbit. Surat izin geledah sudah dikirim ke Dewan Pengawas KPK.






"Kalau sprindik sudah terbit dan mungkin besok penyidikan pasti mereka akan melakukan penggeledahan kan. Pasti kan harus melewati dewas," kata Lili di Gedung Merah Putih, Kamis (9/1/2020), saat ditanya apakah DPP PDIP yang awalnya akan disegel kemungkinan digeledah.

Lebih jauh Lili menjelasakan soal kabar KPK gagal menggeledah kantor DPP PDIP.

"Soal KPK (disebut) batal gagal geledah kantor PDIP sebetulnya gini, bahwa tim penyelidik KPK tak ada rencana geledah, ya. Karena itu kan tindakan penyidikan sementara ini masih dalam penyelidikan," terangnya.

Menurut Lili, tim lidik KPK sebenarnya hanya akan mengamankan lokasi dengan memberikan tanda seperti KPK Line. Namun, upaya itu terhalang dengan prosedur keamanan yang memakan waktu tak sedikit.

"Lalu mereka sudah berkomunikasi dengan security di kantor, lalu kemudian security menghubungi atasan mereka. Tapi terlalu lama, karena mereka harus berbagi untuk menempatkan KPK di objek lain, kemudian ini ditinggalkan," lanjutnya seperti dikutip Kumparan.

Rencana penggeledahan kantor DPP PDIP terkait dengan kasus dugaan suap ke KPU. Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR dari PDIP.

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina, selaku pihak penerima bersama Wahyu, dan dua kader PDIP, Harun Masiku dan Saeful, sebagai pihak pemberi suap. [Ibnu K/Tarbiyah]

Jokowi dan Anies (Dok Detikcom)

Presiden Joko Widodo memerintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menyelesaikan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).

"Saya minta yang sudetan Ciliwung menuju ke KBT itu juga tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," kata Presiden Jokowi di hadapan tiga gubernur yang dipanggil ke istana, Rabu (8/1/2020) sore.






Selain memerintahkan merampungkan sudetan Ciliwung-KBT, Jokowi juga mendesak Anies untuk melanjutkan masterplan (rancangan induk) pengendalian banjir Jakarta, dengan menjalankan normalisasi atau naturalisasi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa sungai di Jakarta bukan Sungai Ciliwung saja, namun juga 13 sungai lainnya seperti Pesanggrahan, Mookervart, hingga Cipinang.

Menanggapi itu, Anies mengungkapkan, pembicaraan dengan warga telah selesai.

"Tentang sodetan Ciliwung, itu Alhamdulillah pada pertengahan Desember kemarin, sudah pembicaraan dengan warga selesai. Sekarang kita mulai fase untuk appraisal, sesudah appraisal itu kemudian transaksi untuk tanahnya," terang Anies usai menghadap Presiden Jokowi di istana.

Setelah nilai lahan ditentukan dan Kementerian PUPR melakukan pembayaran pembebasan lahan, maka pembangunan sodetan pun dapat dimulai. Pembayaran pembebasan lahan, lanjut Anies, ditargetkan dapat selesai pada Januari ini.

"Insya Allah Januari ini bisa diselesaikan transaksinya. Karena transaksinya antara kementerian PUPR dan masyarakat," ujarnya seperti dikutip Republika.

Lebih jauh ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan sekitar Sungai Ciliwung. Sedangkan pembayaran lahan dan juga pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

Lamanya proses pembebasan tanah untuk pembangunan sodetan Sungai Ciliwung, terang Anies, terhambat oleh gugatan soal penetapan lahan proyek sodetan yang diajukan oleh masyarakat. Gugatan ini dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Kementerian PUPR, dan juga Jokowi sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. [Ibnu K/Tarbiyah]

Jokowi dan Anies (ilustrasi)

Presiden Joko Widodo memerintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menyelesaikan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).






"Saya minta yang sudetan Ciliwung menuju ke KBT itu juga tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," kata Presiden Jokowi di hadapan tiga gubernur yang dipanggil ke istana, Rabu (8/1/2020) sore.

Selain memerintahkan merampungkan sudetan Ciliwung-KBT, Jokowi juga mendesak Anies untuk melanjutkan masterplan (rancangan induk) pengendalian banjir Jakarta, dengan menjalankan normalisasi atau naturalisasi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa sungai di Jakarta bukan Sungai Ciliwung saja, namun juga 13 sungai lainnya seperti Pesanggrahan, Mookervart, hingga Cipinang.

"Teruskan kembali, baik normalisasi atau naturalisasi, yang ada di sungai-sungai Jakarta. Sungai di Jakarta bukan hanya ciliwung saja. Semuanya perlu dilakukan penormalan kembali," lanjutnya seperti dikutip Republika.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat menjelaskan tentang sudetan Ciliwung-KBT. Menurutnya, sudetan tersebut bisa mengalirkan debit banjir Kali Ciliwung hingga 60 meter kubik per detik. Kapasitas asli Sungai Ciliwung hanya 200 meter kubik per detik, dengan realisasi debit air saat banjir mencapai 570 meter kubik per detik.

Bagaimana tanggapan Anies soal ultimatum ini? Baca di Diultimatum Jokowi Soal Sodetan Ciliwung, Ini Tanggapan Anies

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini bersama Ketua DPW PKS Banten, Sanuji Pentamarta dan jajaran pengurus membantu korban banjir di Lebak, Banten. Fraksi PKS juga menyerahkan bantuan yang bersumber dari gaji mereka.






"Hari ini juga sekaligus melihat penanganan korban serta hal-hal yang harus dilakukan agar banjir tidak terjadi lagi di masa yang akan datang mengingat wilayah Lebak kerap terjadi banjir dari tahun ke tahun," kata Jazuli, Rabu (8/1/2020).

Secara tak sengaja, rombongan Jazuli bertemu rombongan Persaudaraan Alumni (PA) 212 di lokasi.

Melihat aksi relawan PKS, Ketua PA 212 mengatakan bahwa pihaknya akan bahu membahu dengan PKS membantu korban banjir.

“Dalam kunjungan ke tempat korban banjir lebak secara tidak sengaja bertemu dengan Ketua PA 212,” kata Jazuli melalui akun Twitter pribadinya, @JazuliJuwaini.

“Saya bersama ketua Fraksi PKS hadir di tempat ini dan insya Allah PA 212 dengan PKS akan bahu membahu membangun di tempat ini,” kata Ketua PA 212.

Dalam kunjungan ke tempat korban banjir lebak secara tdk sengaja bertemu dgn Ketua PA 212 pic.twitter.com/2Ylo4wmA4x

— JazuliJuwaini (@JazuliJuwaini) January 8, 2020

Tirto.id kembali menarik perhatian netizen. Pasalnya, media itu memberitakan kebijakan presiden Jokowi terkait impor dengan diakhiri “huehehe.”






“Jokowi kerap berkata akan menggigit siapa saja yang berani memangkas impor. Namun, belakangan, ia mengajukan opsi bebas impor gas untuk industri. Huehehe,” tulis Tirto melalui akun Twitter @TirtoID, Rabu (8/1/2020).

Sontak, cuitan itu pun viral. Lebih dari 1300 kali diretwit dan mendapat 2 ribu lebih like.

Beragam komentar pun meramaikan cuitan itu. Sebagiannya mengingatkan Tirto untuk berhati-hati.

“Hati hati min, Nti dikira berita pesanan sm BuzzeRp 😒,” kata @bilalshinoda

Hati hati min, Nti dikira berita pesanan sm BuzzeRp 😒

— BilalkieranAlghifari (@bilalshinoda) January 8, 2020

“mimin makin pd ya, hati2 ya sebentar lagi buzzerRp akan menggonggong 😂,” kata @alifonly

“Ati² min, buzzeRp mereka galak². Saya gak ikutan komentar takut di gigit,” kata @alu_1904

Ada pula yang langsung memperingatkan Tirto.

“Wow tirto mancing atau memang adminnya iq nya agak kurang? Trus gerombolan iq kurang jg keluar semua ikut komen. Ga ngerti konteks, yg penting nyinyir. Sumpah geli perut ku liat komen komen orang yg ga ngerti tapi mau nyinyir,” cuit @Sensuria

Presiden Jokowi pakai jas hujan plastik (Kumparan)

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi banjir dan longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Selasa (7/1/2020) pagi. Jokowi menerjang jalan berlumpur di desa yang aksesnya sempat terputus itu.






Setelah ke Kantor Desa Harkat Jaya untuk melihat kondisi dan memberikan bantuan serta dialog dengan warga, Jokowi kemudian berjalan menuju Desa Kiarapandak yang jalannya terputus karena longsor.

Namun baru tiba di jalan yang tertutup longsor, tiba-tiba hujan deras. Jokowi spontan menutupi kepalanya dengan tas dengan tetap menyalami warga.

Presiden Jokowi salami warga (Biro Pers SetNeg)

Paspampres yang mengawalnya bergegas membuka payung untuk Jokowi. Namun lantaran hujan deras, Jokowi inisiatif memakai jas hujan plastik berwarna hijau.

“Belum diketahui mengapa jas hujan plastik yang dipakai. Sambil tetap dipayungi, Jokowi kembali ke kantor desa,” tulis Kumparan.

"Pak Jokowi, orang nomor satu nih datang ke sini," teriak warga desa. [Ibnu K/Tarbiyah]

ilustrasi

Selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti beberapa kali menenggelamkan kapal yang melanggar peraturan perairan di Indonesia. Totalnya berjumlah 556 kapal.






Di antara kapal-kapal itu ada pula Kapal China. Berapa banyak kapal China yang sudah ditenggelamkan Susi?

Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejak Oktober 2014 hingga Oktober 2019, total kapal yang dimusnahkan berjumlah 556 kapal. Terdiri dari:

• Kapal China 3 kapal
• Kapal Vietnam 312 kapal
• Kapal Filipina 91 kapal
• Kapal Malaysia 87 kapal
• Kapal Thailand 24 kapal
• Kapal Indonesia 26 kapal

Sebelumnya, Susi menanggapi pernyataan Luhut dan Prabowo soal Natuna. Ia meminta agar dibedakan antara sahabat, investor dan pencuri. (Baca: Sindiran Susi untuk Prabowo dan Luhut: Bedakan Sahabat, Investor dan Pencuri)






“Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan antar negara,” kata Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Sabtu (4/1/2020).

Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan antar negara. https://t.co/RnAKnfLUO1

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) January 4, 2020

“Persahabatan antar negara Tidak boleh melindungi pelaku Pencurian Ikan & Penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing. Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negara 👆👆,” lanjutnya.

“Persahabatan dan Investasi bukan Pencurian Ikan,” tandas Susi. [Ibnu K/Tarbiyah]

Hasil pencairan Google

Siapakah Gubernur rasa Presiden? Bukalah Google, lalu ketikkan “Gubernur rasa Presiden”. Foto siapakah yang muncul? Ya, ternyata foto-foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.






Karenanya muncul istilah “Gubernur rasa Presiden versi Google.’

Demikianlah hasil pencarian di Google, khususnya untuk image atau gambar yang menampilkan foto sebagai hasil pencarian. Tentu hasil ini bukanlah sikap resmi Google atau Google menobatkan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai Gubernur rasa Presiden.

Google menggunakan algotime khusus sehingga hasil pencariannya akan menampikan konten atau gambar paling relevan dengan apa yang dicari. Kebetulan pada pekan ini sedang viral gubernur rasa presiden yang diteriakkan warga di Kelurahan Makassar untuk Anies Baswedan. Maka berita-berita tersebut dan foto-foto Anies Baswedan-lah yang muncul.

Hasil pencarian ini sekaligus juga menjawab hoaxnya pemberitaan yang menyebut Google menobatkan Anies Baswedan sebagai “gubernur terbodoh”. Karena hasil pencarian tersebut juga menggunakan logika yang sama sebagaimana hasil pencarian “Gubernur rasa Presiden.”

Anies Baswedan membersamai warga kerja bakti

Langkah Gubernur Anies Baswedan membersamai warga Jakarta menghadapi banjir mendapat apresiasi dari banyak pihak. Seorang penulis yang telah menghasilkan karya 198 buku berterima kasih kepada Anies dan menyebutnya sebagai “gubernur rasa presiden.”






Penulis itu tak lain adalah Pipiet Senja. Nama aslinya Etty Hadiwati Arief. Melalui akun Twitternya, Pipiet Senja menyampaikan ucapan terima kasih tersebut.

“Terimakasih tak terhingga Bang Anies Baswedan. Semoga Anda tetap sehat senantiasa, tetap cepat tanggap membersamai warga DKI yang senantiasa cinta Anda, Gubernur rasa Presiden,” tulis Pipiet Senja melalui akun Twitter pribadinya, @pipietsenja, Senin (6/1/2020).

Terimakasih tak terhingga
Bang Anies Baswedan
Semoga Anda tetap sehat senantiasa
Tetap cepat tanggap
Membersamai warga DKI
Yang senantiasa
Cinta Anda
Gubernur rasa Presiden#SemestaDoaUntukAniesBaswedan https://t.co/p7wbsuCz77

— Pipiet Senja (@pipietsenja) January 6, 2020

Penulis kelahiran 16 Mei 1957 itu juga menyertakan video Anies Baswedan di akun Instagramnya.

View this post on Instagram

A post shared by Pipiet Senja02 (@pipietsenja02) on Jan 6, 2020 at 12:40am PST

Said Aqil Siradj (Liputan6)

Permasalahan Natuna mendapat tanggapan serius dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj meminta pemerintah jangan lembek menghadapi China meskipun China adalah investor terbesar ketiga di Indonesia.






“Meskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi,” kata Said Aqil saat jumpa pers di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senin (6/1/2020).

Menurut Said Aqil, keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut serta di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun.

“Dalam jangka panjang, NU meminta Pemerintah RI untuk mengarustamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik,” tandasnya.

Ia menjelaskan, kedudukan laut sangat strategis sebagai basis pertahanan. Ketidaksungguhan Pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, bisa membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju, sejahtera dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari.

Klaim sepihak China, tambah Said, telah menjadi pangkal sengketa puluhan tahun dengan beberapa negara. Antara lain Malaysia, Filipina, Vietnam, hingga Brunei Darussalam.

“Karena itu, Nahdlatul Ulama mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap China, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Bakamla. Termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI sebagai manifestasi dari ’Archipelagic State Principle’ yang dimandatakan oleh Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957,” tegas Said Aqil.

Alfito Deannova

Akun Kurawa menuduh Detikcom dan sejumlah media dibayar Anies Baswedan. Hal itu terkait dengan adanya sejumlah berita positif tentang Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Pemred @kompascom , @detikcom dan @kumparan harus diintrogasi uang dari tim Gabener yang masuk lewat jalur belakang neh. Gila sih media mereka dilacurkan hanya krn uang liburan ke eropa sebulan penuh. Kali ini Tempo, Viva gak ditunjuk 😄. Gue cukup salut mereka gak ikut2an,” kata akun Twitter @kurawa, Ahad (5/1/2020).






Tuduhan itu mendapat tanggapan Pemimpin Redaksi Detik.com, Alfito Deannova. Ia pun melontarkan tantangan kepada Kurawa.

“Yang mau interogasi siapa? Anda? Kita ngobrol aja soal fitnah ini tatap muka. Kami tidak biasa berbusa-busa disosial media. Kalau bicara pakai bukti. Move on lah,” balas Alfito melalui akun Twitter pribadinya, @afd_now, Ahad (5/1/2020).

Yang mau interogasi siapa? Anda? Kita ngobrol aja soal fitnah ini tatap muka. Kami tidak biasa berbusa-busa disosial media. Kalau bicara pakai bukti. Move on lah https://t.co/DRsgJuHAr0

— Alfito Deannova G (@afd_now) January 5, 2020

Tak hanya pihak Detik yang tak terima dengan tuduhan itu. Kumparan bahkan akan menempuh langkah jika cuitan tuduhan itu tidak dicabut.

“Kumparan mendesak pemilik akun @kurawa mencabut tuduhan tersebut dan membuat permintaan maaf terbuka kepada kami dalam waktu 24 jam terhitung setelah cuitan ini kami buat.
Jika pencabutan cuitan dan permohonan maaf tidak dilakukan, kami akan menempuh langkah selanjutnya,” kata Kumparan melalui akun Twitter resminya, @kumparan, Ahad (5/1/2020). [Ibnu K/Tarbiyah]

ilustrasi

Nana yang memiliki 55 ribu follower di Twitter menanyakan soal 125 pejabat rangkap jabatan dan makan gaji dobel dari negara. Pertanyaan itu langsung di-mention kepada Presiden Jokowi dan sejumlah politisi PSI.






“Wow.. sedikitnya ada 125 pejabat yg rangkap jabatan dn makan gaji dobel dr negara. Tmasuk @fadjroel dan Ngabalin. Gpp ini pak @jokowi ?” kata Nana melalui akun Twitter pribadinya, @ronavioleta, Senin (6/1/2020), jam 9.40 pagi.

“Cc yang ngaku sebagai pengawal uang rakyat @psi_id @grace_nat @TsamaraDKI @AntoniRaja @GunRomli @Uki23 gimana menurut kalian?,” lanjutnya.

Wow..sedikitnya ada 125 pejabat yg rangkap jabatan dn makan gaji dobel dr negara. Tmasuk @fadjroel dan Ngabalin.Gpp ini pak @jokowi ?
Cc yg ngaku sbgai pengawal uang rakyat @psi_id @grace_nat @TsamaraDKI @AntoniRaja @GunRomli @Uki23 gimana menurut kalian? https://t.co/yvvXg3m1aM

— Nana (@ronavioleta) January 6, 2020

Bagaimana respon para politisi PSI tersebut? Hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan yang tampak di lini masa mereka.

Sejumlah pengguna Twitter pun kesal.

“Mingkem ya generasi milenial yang katanya mau ngawal uang rakyat?,” kata @sonie_apriadi

“Bangun wooooi yang merasa mengawal uang rakyat...,” kata @Anti_Hoak